2 Tahun Prabowo, Kadin Soroti Kesiapan Dunia Usaha Hadapi Perubahan Ekonomi

JAKARTA, investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas dunia usaha untuk menghadapi perubahan ekonomi global kala berjalannya dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penguatan tersebut diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional dan memperluas keterlibatan Indonesia dalam rantai pasok global.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menyatakan, dunia usaha perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang dipengaruhi dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan perkembangan rantai pasok global.

Baca Juga

Kadin Siapkan Dua Agenda Besar Genjot Ekonomi RI di Rapimnas 2026, Apa Saja?

“Saya rasa yang paling penting adalah capacity building bagi dunia usaha untuk siap di dalam new normal economy ini. Ekonomi sekarang tentu sangat berubah dengan adanya geopolitik, climate change, dan juga bagaimana memasukkan Indonesia dalam global supply chain,” kata Anindya saat ditemui usai acara Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Menurut dia, peningkatan kapasitas usaha juga perlu dilakukan dari daerah, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Jadi inilah yang kita akan tekankan dan bagaimana ekonomi itu bisa tumbuh dari daerah, terutama pada UMKM yang merupakan 97% daripada perusahaan-perusahaan di Indonesia,” tegas Anindya.

Anindya menilai peningkatan kapasitas pelaku usaha perlu didukung melalui pembinaan dan pendampingan, termasuk lewat penguatan peran Kadin.

Dia mengatakan, revisi Undang-Undang Kadin diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat untuk memperkuat fungsi organisasi dalam mendukung dunia usaha.

“Jadi itu penting sekali untuk meningkatkan kapasitas, sehingga dalam Undang-Undang Kadin revisinya yang mudah-mudahan bisa dalam waktu dekat, itu fokus kepada advokasi kepada pemerintah, pembinaan, tapi juga pendampingan,” ucap Anindya.

Dorongan penguatan kapasitas dunia usaha tersebut muncul ketika indikator manufaktur Indonesia masih menunjukkan ekspansi, meskipun sejumlah indikator mencatat perlambatan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada September 2026 sebesar 51,93, turun 0,37 poin dibandingkan dengan Agustus 2026 yang mencapai 52,30. Dari 23 subsektor industri pengolahan yang dianalisis, sebanyak 15 subsektor mengalami ekspansi, sedangkan delapan subsektor mengalami kontraksi.

Terpisah, Bank Indonesia (BI) mencatat Prompt Manufacturing Index (PMI-BI) industri pengolahan pada kuartal III 2026 sebesar 52,28%, meningkat dari 51,43% pada kuartal sebelumnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan, peningkatan kinerja tersebut tercermin dari kenaikan sejumlah komponen aktivitas industri. “Pada triwulan IV 2026, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan meningkat, tecermin dari PMI-BI sebesar 52,37%,” kata Denny dalam keterangan resmi BI, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, data BI menunjukkan komponen jumlah tenaga kerja masih berada di zona kontraksi pada kuartal III 2026, dengan indeks 49,58. Kecepatan penerimaan barang input juga masih terkontraksi pada level 48,68.

Di sisi lain, Dean & CEO Asian Development Bank Institute (ADBI) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia perlu meningkatkan kemampuan teknologi, memperkuat kapasitas pemasok lokal, dan mendorong inovasi industri manufaktur untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.

“Ini yang berbahaya dan bisa terjadi di banyak negara Asia Tenggara. Mereka bergerak di bidang manufaktur, melakukan ekspor, tetapi tidak meningkatkan teknologi. Artinya, daya saing mereka seiring waktu akan menurun,” kata Bambang dalam acara Geoeconomics Policy Dialogue di Jakarta Pusat, Senin (26/10/2026).

Menurut mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 itu, pengembangan industri tidak cukup hanya melalui kegiatan manufaktur dan perakitan. Perusahaan perlu mengadopsi teknologi, meningkatkan kemampuan rekayasa, dan mengembangkan inovasi. “Pemerintah harus mendorong sektor swasta untuk bersama-sama membawa negara keluar dari middle-income trap,” ujar Bambang.

Baca Juga

Anindya Bakrie: Target Ekonomi 8% Harus Tercapai, UMKM Kunci Keluar dari 'Middle Income Trap'

Bambang menjelaskan, peningkatan kemampuan industri perlu dilakukan secara bertahap melalui investasi, penyerapan teknologi, dan inovasi. “Investasi telah mampu membawa kita dari negara berpendapatan rendah ke menengah. Dari menengah bawah ke menengah atas, kita membutuhkan infusion. Dan dari menengah ke tinggi, kita membutuhkan inovasi,” jelasnya.

Dalam kajian Kadin Indonesia bersama ADBI bertajuk Private Enterprise and Indonesia’s High Income Transition, penguatan pemasok lokal menjadi salah satu strategi untuk mendukung transisi Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Kajian tersebut merekomendasikan kemitraan antara produsen utama, UMKM, dan pemasok lokal melalui pendampingan rekayasa proses, pengujian mutu, serta sertifikasi agar pemasok dalam negeri dapat masuk ke rantai pasok global.