RI Kaya Gas, Kenapa Dapur Masih Pakai LPG Impor? Ini Solusinya

JAKARTA, Investortrust.id - Indonesia menghadapi paradoks ketahanan energi karena memiliki pasokan gas bumi domestik yang besar, tetapi masih bergantung pada impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Percepatan pembangunan jaringan gas kota (jargas) dapat menjadi salah satu jalan mengurangi ketergantungan sekaligus menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Tenaga Ahli Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas), Edi Permadi, menilai persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan sumber daya, tetapi kesenjangan infrastruktur dan pola subsidi yang belum mendorong perpindahan konsumen ke gas pipa. "Pengalihan sebagian anggaran subsidi LPG untuk membangun jaringan distribusi gas bumi perlu dipertimbangkan sebagai investasi jangka panjang," kata Edi dalam keterangannya, Sabtu (17/10/2026).

Indonesia memiliki neraca gas bumi yang mencerminkan besarnya pasokan dari produksi hulu dan fasilitas pengolahan gas. Distribusi gas bumi nasional berada pada kisaran 5.597–5.600 miliar british thermal unit per hari (BBTUD). Dari volume tersebut, sekitar 69% dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sedangkan sisanya untuk memenuhi komitmen ekspor melalui jaringan pipa dan pengiriman gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

Edi mengatakan, sektor industri menjadi salah satu pengguna utama gas bumi. Gas dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk proses produksi dan bahan baku industri kimia, termasuk pembuatan amonia yang digunakan dalam industri pupuk. "Pembangkit listrik juga memanfaatkan gas untuk menggerakkan turbin, sementara sebagian pasokan digunakan untuk kebutuhan operasional industri hulu migas," kata Edi.

Namun, besarnya pasokan gas bumi tidak otomatis mengurangi kebutuhan LPG rumah tangga. Gas bumi umumnya didominasi metana, sedangkan LPG terutama terdiri atas propana dan butana. Perbedaan komposisi tersebut membuat keduanya membutuhkan infrastruktur pengolahan, penyimpanan, dan distribusi yang berbeda.

Ketergantungan pada LPG impor menjadi persoalan ekonomi karena harga komoditas tersebut dipengaruhi pasar internasional dan nilai tukar rupiah. Edi menyebut lebih dari 80% kebutuhan LPG nasional dipenuhi melalui impor.

Dia juga menyoroti anggaran subsidi LPG 3 kilogram yang disebut mencapai Rp 90,4 triliun per tahun, meskipun angka tersebut perlu diverifikasi berdasarkan tahun anggaran dan cakupan subsidi yang digunakan.

Di tengah persoalan tersebut, pembangunan jargas rumah tangga belum berkembang secepat kebutuhan energi nasional. Edi memperkirakan jumlah sambungan rumah yang telah terpasang berada pada kisaran 835.000–950.000 sambungan. Capaian itu masih terbatas dibandingkan dengan puluhan juta rumah tangga yang menggunakan LPG untuk memasak.

Edi menilai lambatnya perluasan jargas perlu dilihat melalui pendekatan Asta Gatra, yaitu kerangka ketahanan nasional yang mencakup aspek alamiah dan sosial. Pendekatan tersebut menempatkan persoalan jaringan gas bukan sekadar sebagai proyek pembangunan infrastruktur, melainkan sebagai bagian dari tata kelola sumber daya, kebijakan ekonomi, dan ketahanan energi.

Baca Juga

Bahlil Resmikan Kilang LPG Cilamaya, Produksi 160 Ton per Hari

Hambatan Geografi, Regulasi, dan Ekonomi

Dari sisi geografi, Indonesia menghadapi tantangan karena sumber gas dan pusat konsumsi tidak selalu berada di wilayah yang sama. Sejumlah sumber gas berada jauh dari pusat permintaan, sedangkan kawasan industri dan permukiman padat banyak terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Pembangunan jaringan pipa dalam skala luas membutuhkan investasi besar, terutama ketika proyek harus melintasi wilayah dengan kondisi geografis yang sulit.

Karakteristik permukiman juga memengaruhi keekonomian jargas. Kawasan dengan jumlah pelanggan tinggi dalam area yang relatif kecil berpotensi menekan biaya pembangunan per sambungan. Sebaliknya, permukiman yang tersebar membuat pengelola jaringan membutuhkan pipa lebih panjang untuk melayani pelanggan dalam jumlah terbatas. Di kawasan padat, penanaman pipa juga harus memperhitungkan ruang bawah tanah, jaringan utilitas lain, dan keselamatan konstruksi.

Dari sisi kebijakan, pembangunan jargas melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola jalan, badan usaha milik negara (BUMN), dan perusahaan pemegang izin niaga gas. Proses perizinan yang tidak terintegrasi dapat memperpanjang waktu pembangunan dan meningkatkan biaya proyek. Edi menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar jaringan gas dapat masuk dalam perencanaan kawasan permukiman sejak awal.

Edi mengatakan, tantangan terbesar lainnya berada pada aspek ekonomi. Investasi pembangunan jargas berkisar Rp 4,8 juta hingga Rp 10 juta per rumah Bagi badan usaha, biaya investasi yang besar harus ditutup melalui pendapatan dari penjualan gas selama masa operasi. Jika konsumsi setiap rumah relatif kecil, pengembalian modal dapat berlangsung lama. Kondisi itu membuat perusahaan perlu mempertimbangkan kepastian pasokan, jumlah pelanggan aktif, tarif distribusi, dan biaya pemeliharaan sebelum memperluas jaringan ke kawasan baru.

Pada saat yang sama, LPG 3 kg memperoleh dukungan subsidi pemerintah. Selisih harga dengan gas pipa yang tidak memperoleh subsidi setara dapat mengurangi daya tarik jargas bagi rumah tangga. Konsumen juga telah terbiasa membeli tabung sesuai kebutuhan, sedangkan penggunaan gas pipa memerlukan instalasi tetap dan perubahan kebiasaan pembayaran.

Faktor sosial turut memengaruhi penerimaan masyarakat. Sebagian calon pelanggan mungkin belum memahami perbedaan biaya penggunaan gas pipa dan LPG dalam jangka panjang. Kekhawatiran terhadap kebocoran atau ledakan juga perlu dijawab melalui standar instalasi, inspeksi berkala, sistem deteksi kebocoran, dan edukasi keselamatan.

Pengalihan Subsidi dan Peran Danantara

Edi mengusulkan perubahan pendekatan pembiayaan agar pembangunan jargas tidak semata-mata bergantung pada anggaran infrastruktur tahunan. Salah satu gagasannya adalah mengalihkan sebagian anggaran subsidi LPG 3 kg untuk mendanai pembangunan jaringan gas rumah tangga.

Dalam simulasi yang disampaikan, anggaran Rp 90,4 triliun berpotensi membiayai sekitar 9 juta hingga 18,75 juta sambungan baru apabila biaya pembangunan setiap sambungan berada pada rentang Rp 4,8 juta–Rp 10 juta. Realisasi di lapangan akan bergantung pada ketersediaan gas, pembangunan pipa transmisi dan distribusi, pembebasan atau penggunaan ruang jalan, serta biaya fasilitas pendukung. Anggaran juga perlu mencakup pengawasan konstruksi, pemeliharaan, pengoperasian jaringan, dan penanganan wilayah yang belum memiliki akses ke sumber gas.

Pengalihan seluruh subsidi LPG dalam satu tahun juga berisiko menimbulkan tekanan bagi rumah tangga yang masih bergantung pada tabung bersubsidi. Karena itu, perubahan skema subsidi perlu disertai kajian mengenai kelompok penerima manfaat, kesiapan jaringan, keterjangkauan tarif, dan tahapan perpindahan konsumen.

Dalam skema bertahap, pemerintah dapat memprioritaskan kawasan yang memiliki pasokan gas stabil, kepadatan pelanggan tinggi, dan biaya pembangunan relatif rendah. Subsidi kemudian dapat disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur dan kemampuan rumah tangga beralih ke gas pipa.

Edi menempatkan Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola investasi dan aset strategis negara, sebagai salah satu pihak yang dapat mendorong pembiayaan pembangunan jargas. "Melalui konsolidasi aset dan koordinasi investasi BUMN, Danantara berpeluang menghubungkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan sumber pendanaan jangka panjang," kata Edi.

Pembiayaan hibrida, yang menggabungkan beberapa sumber modal, dapat menjadi salah satu pilihan. Skema tersebut dapat memadukan penyertaan modal, pinjaman, pendanaan perbankan, dan partisipasi investor swasta. Penerbitan obligasi infrastruktur juga dapat dipertimbangkan apabila proyek memiliki arus kas yang terukur, tata kelola yang kuat, serta kemampuan membayar kewajiban pembiayaan.

Baca Juga

DSLNG Produksi Hampir 500 Kargo LNG Sejak 2015, Tahun Ini 41

Meski demikian, pembiayaan melalui Danantara tidak otomatis menghilangkan risiko fiskal atau kewajiban keuangan. Setiap proyek tetap membutuhkan penilaian kelayakan, proyeksi permintaan, kepastian pasokan gas, dan pembagian risiko yang jelas. Konsolidasi perusahaan konstruksi milik negara juga perlu dibuktikan dapat menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dan keselamatan jaringan.

Di sisi operasional, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), sebagai bagian dari ekosistem bisnis gas bumi nasional, bersama badan usaha terkait dapat berperan dalam pengembangan jaringan distribusi dan penyaluran gas. Pemerintah juga dapat memperluas skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yaitu model pembangunan infrastruktur yang melibatkan pemerintah dan swasta dengan pembagian risiko sesuai kesepakatan.

Untuk kawasan yang belum terjangkau pipa transmisi, Edi mendorong penggunaan teknologi distribusi alternatif, termasuk compressed natural gas (CNG) dan LNG skala kecil. CNG merupakan gas alam yang dimampatkan, sedangkan LNG merupakan gas alam yang dicairkan melalui pendinginan. Keduanya dapat digunakan untuk membantu memasok wilayah tertentu, tetapi membutuhkan fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pemerintah juga perlu mengintegrasikan pembangunan jargas ke dalam perencanaan kawasan perumahan dan perkotaan. Kewajiban penyediaan jaringan gas pada kawasan yang memenuhi persyaratan teknis dan keekonomian dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari standar utilitas dasar, bersama jaringan listrik dan air bersih.

Perubahan kebijakan tersebut perlu disertai perbaikan penyaluran LPG 3 kg agar subsidi lebih tepat sasaran. Penggunaan data penerima yang tervalidasi dapat membantu pemerintah memetakan kebutuhan rumah tangga dan mencegah subsidi terus diberikan dalam bentuk yang sama setelah jaringan gas tersedia. Namun, pengurangan kuota LPG di suatu wilayah perlu dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan sambungan, keterjangkauan tarif, dan kesinambungan layanan bagi masyarakat.

Baca Juga

Pertamina Perkuat Ketahanan Energi Lewat Portofolio LNG Global

Di tingkat rumah tangga, manfaat ekonomi jargas perlu dihitung berdasarkan biaya pemasangan, tarif gas, pola konsumsi, dan biaya perawatan. Perbandingan dengan LPG juga harus menggunakan dasar energi yang setara agar penghematan tidak hanya didasarkan pada perbedaan harga nominal. Hasil perhitungan tersebut dapat menjadi dasar penentuan wilayah prioritas dan desain dukungan pemerintah bagi pelanggan baru.

Edi menilai kebijakan energi perlu menghubungkan pengelolaan pasokan gas, pembangunan infrastruktur, dan desain subsidi agar sumber daya domestik dapat dimanfaatkan lebih luas. Implementasinya membutuhkan koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, pemerintah daerah, pengelola jalan, BUMN gas, pengembang properti, serta lembaga pembiayaan untuk menetapkan sasaran pembangunan, skema pendanaan, standar keselamatan, dan mekanisme perpindahan konsumen secara terukur.