Aturan Bisnis Terus Berubah, AI Bantu Perusahaan Tetap Patuh dan Tingkatkan Efisiensi
Poin Penting
|
DENPASAR, Investortrust.id - Hukumonline meluncurkan NEX Compliance, sistem pengelolaan kepatuhan berbasis kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kewajiban regulasi, menetapkan penanggung jawab, dan memantau tindak lanjut secara terintegrasi. Teknologi ini menyasar tantangan perusahaan dalam mengelola ribuan aturan dan memastikan pelaksanaan kewajiban berjalan konsisten.
Peluncuran tersebut berlangsung dalam rangkaian Indonesian In-House Counsel Summit & Awards 2026 di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, akhor pekan lalu. Hukumonline mengembangkan sistem ini untuk membantu tim legal dan kepatuhan mengurangi pekerjaan manual yang berulang serta mempercepat pemetaan kewajiban berdasarkan relevansi dengan kegiatan bisnis.
Baca Juga
Bidik 50 Bisnis, Indosat (ISAT) dan F5 Luncurkan Platform AI
Chief Executive Officer (CEO) Hukumonline Arkka Dhiratara mengatakan, perusahaan membutuhkan sistem yang tidak hanya menyediakan informasi regulasi, tetapi membantu memastikan kewajiban yang muncul dari aturan tersebut dapat dikelola dengan baik.
“NEX Compliance kami kembangkan untuk menjawab pekerjaan yang dihadapi tim Legal dan Compliance sehari-hari. Kami ingin membantu perusahaan mengurangi pekerjaan manual yang berulang, sekaligus memberi cara yang lebih terstruktur untuk melihat dan mengelola kewajiban kepatuhan,” kata Arkka dikutip Senin (12/10/2026).
Tantangan tersebut terlihat dari posisi Indonesia dalam Global Business Complexity Index 2026 yang diterbitkan TMF Group. Indonesia berada di peringkat ke-15 sebagai yurisdiksi paling kompleks di dunia untuk menjalankan bisnis. Besarnya jumlah peraturan turut menambah beban perusahaan.
Basis data Hukumonline mencatat lebih 360.000 peraturan masih berlaku di Indonesia. Sekitar 3.300 peraturan baru terbit setiap tahun, sedangkan riset Hukumonline menunjukkan peraturan tersebut rata-rata memuat sekitar 17.400 kewajiban per tahun. “Bayangkan, jika 300 peraturan relevan dengan bisnis, berapa banyak kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan?” kata Arkka.
Banyaknya aturan membuat pekerjaan tim legal dan kepatuhan tidak cukup hanya dengan mengumpulkan dokumen hukum. Mereka juga perlu menelaah isi peraturan, menentukan kewajiban yang relevan dengan kegiatan perusahaan, menyusun prioritas, serta memastikan setiap kewajiban memiliki penanggung jawab dan tindak lanjut yang jelas.
Informasi pemenuhan kewajiban juga kerap tersebar di berbagai dokumen, sistem, dan unit kerja. Kondisi tersebut dapat menyulitkan perusahaan dalam memantau status kepatuhan, terutama ketika perubahan regulasi menuntut penyesuaian kebijakan dan prosedur internal.
Associate Vice President Enterprise Solutions Hukumonline Abdul Rhazak Chaidir mengatakan, pengelolaan kepatuhan perlu berfokus pada kewajiban yang benar-benar relevan dengan aktivitas perusahaan, bukan sekadar mengumpulkan sebanyak mungkin peraturan.
“Pengelolaan kepatuhan bukan hanya soal mengumpulkan sebanyak mungkin regulasi, yang lebih penting adalah bagaimana perusahaan dapat mengetahui kewajiban yang relevan, memahami prioritasnya, dan memantau tindak lanjutnya secara konsisten,” ujar Abdul.
Hukumonline sebelumnya telah mengembangkan Regulatory Compliance System (RCS) pada 2020. Platform tersebut membantu perusahaan memantau kewajiban berdasarkan peraturan yang berlaku secara lebih terstruktur, dengan dukungan konten yang telah diverifikasi oleh para ahli.
Melalui NEX Compliance, Hukumonline mengembangkan pendekatan tersebut dengan memberikan kemampuan bagi pengguna untuk mengajukan pertanyaan mengenai regulasi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Sistem kemudian membantu menemukan informasi relevan dan mengidentifikasi kewajiban yang perlu dipenuhi.
Baca Juga
Pengguna juga dapat memanfaatkan sistem untuk menetapkan penanggung jawab dan memantau tindak lanjut atas kewajiban tersebut. Dengan pendekatan ini, proses kepatuhan dapat melibatkan berbagai fungsi dan pemangku kepentingan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
NEX Compliance memperkenalkan dua kemampuan baru, yaitu Review Kebijakan dan Peraturan Internal serta Internal Compliance Framework. Kedua fitur tersebut melengkapi fungsi pemantauan kepatuhan yang sebelumnya tersedia dalam RCS. Fitur Review Kebijakan dan Peraturan Internal membantu perusahaan meninjau standar operasional prosedur (SOP), kebijakan internal, dan dokumen perusahaan agar tetap selaras dengan regulasi terkini. Sementara itu, Internal Compliance Framework mendukung pemantauan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan dan kerangka kepatuhan internal perusahaan.
