Penerapan Kuota Hangus, Legislator Minta Telkomsel, Indosat dan XLSmart Patuhi Putusan MK

JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono meminta tiga operator seluler yakni Telkomsel, Indosat, dan XLSmart memastikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sisa kuota benar-benar dirasakan masyarakat. Operator diminta tidak hanya memberikan notifikasi, tetapi harus menyediakan pilihan layanan agar sisa kuota tetap dapat digunakan.

Dave mengatakan bahwa pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksana sebagai pedoman bagi operator. Karena itu, penerapan putusan MK perlu diawasi agar perlindungan konsumen tidak berhenti di atas kertas.

“Jika masih ada operator yang hanya memberikan notifikasi tanpa menyediakan pilihan layanan sebagaimana ketentuan tersebut, regulator perlu mengevaluasi dan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku,” kata Dave saat dihubungi Investortrust.id, Sabtu (3/10/2026).

Menurut anggota fraksi Partai Golkar itu, DPR akan mencermati penerapan aturan tersebut di lapangan. Jika memang ditemukan pelanggaran, pengawasan dan langkah penegakan perlu dilakukan sesuai kewenangan regulator.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kemenkomdigi mengevaluasi penerapan perlindungan sisa kuota oleh tiga operator. Evaluasi mencakup Indosat, Telkomsel, dan XLSmart.

Baca Juga

Kuota Hangus Disorot, Kemenkomdigi Temukan Indosat, Telkomsel, XLSmart Belum Penuhi Putusan MK

Dari evaluasi itu, masih ditemukan paket non-rollover yang perlindungannya hanya berupa notifikasi atau peringatan. Kemenkomdigi menilai mekanisme tersebut belum cukup melindungi nilai ekonomi sisa kuota pelanggan.

Di XLSmart, 92 dari 101 paket yang dilaporkan sudah menggunakan mekanisme rollover. Sembilan paket lainnya masih mengandalkan informasi dan notifikasi kepada pelanggan.

Indosat melaporkan 94 paket dengan 23 paket menggunakan rollover. Sementara 71 paket lainnya masih mengandalkan notifikasi sebelum masa berlaku berakhir.

Adapun Telkomsel melaporkan 95 paket dengan 19 paket menggunakan rollover. Sebanyak 76 paket lainnya masih menggunakan notifikasi, sementara sejumlah pengembangan rollover bergeser ke pekan pertama Oktober karena kendala teknis.

Dave menegaskan DPR akan terus mencermati pelaksanaan putusan tersebut. "Tujuannya memastikan hak dan kepentingan konsumen tetap terlindungi dalam penerapan aturan kuota internet," pungkasnya.