Menko Airlangga Dorong Revisi RUPTL, Target PLTS 100 GWp Jadi Pengungkit Ekonomi Hijau

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) seiring target pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt peak (GWp) dalam 2-3 tahun ke depan.

Menurut Airlangga, target PLTS 100 GWp akan mengubah kebutuhan dan arah pengembangan energi nasional. Penyesuaian RUPTL diperlukan karena kebutuhan tambahan pembangkit hingga 2034 harus diselaraskan dengan target baru pemerintah.

“Ini RUPTL-nya mesti direvisi. Karena di sini kebutuhannya masih sekitar 69,5 GW di tahun 2034, padahal Bapak Presiden kemarin mendorong agar dikembangkan proyek terutama untuk solar panel sebesar 100 gigawatt peak (GWp),” kata Airlangga dalam Seminar Nasional Green Economy 2045 yang diselenggarakan Investortrust di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Baca Juga

El Nino Tekan PLTA, PLN Siapkan PLTS dan Baterai untuk Jaga Pasokan Listrik

Airlangga mengatakan pengembangan ekonomi hijau merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Agenda tersebut mencakup dorongan terhadap swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada 2027. Target tersebut dibarengi sasaran pertumbuhan investasi sebesar 8%-9% dengan nilai penanaman modal mencapai Rp2.258 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, kata Airlangga, Indonesia membutuhkan pasokan energi yang andal sekaligus terjangkau. Kebutuhan listrik nasional diperkirakan mencapai 700-800 terawatt hours (TWh) pada 2030.

Target PLTS 100 GWp

Airlangga menilai target PLTS 100 GWp akan meningkatkan kapasitas pembangkit energi surya secara signifikan. Dengan kapasitas listrik terpasang saat ini yang disebut sekitar 88 GW, pengembangan PLTS tersebut akan meningkatkan kebutuhan kapasitas pembangkit nasional secara besar dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau 100 GWp ditargetkannya Bapak Presiden dalam 2-3 tahun ke depan, nah oleh karena itu kalau sekarang kapasitas terpasang sekitar 88 gigawatt, maka ini kebutuhannya ditingkatkannya double, dua kali,” ujar Airlangga.

Pengembangan PLTS juga akan didukung battery storage system. Menurut Airlangga, kombinasi listrik berbasis panel surya dengan penyimpanan baterai dapat membantu menekan emisi.

Baca Juga

Kadin: Kerja Sama RI–China Melebar dari Hilirisasi ke Energi Hijau hingga Ketahanan Pangan

Dengan pengembangan tersebut, target penurunan emisi menuju net zero emission (NZE) 2060 dinilai berpeluang dicapai lebih cepat. “Jadi kita menurunkan target daripada angka emisi mendekati nol di 2060, ini bisa maju 10 sampai 15 tahun. Jadi ini yang tentu menjadi PR bagi kita semua,” katanya.

Peningkatan kapasitas pembangkit juga membutuhkan penguatan jaringan transmisi. Airlangga menyebut pembangunan smart grid menjadi penting agar industri dapat memilih sumber energi sesuai kebutuhannya.

Ketersediaan listrik yang memadai juga dinilai penting untuk menopang perkembangan industri digital, termasuk data center dan artificial intelligence (AI). Airlangga mengatakan industri data center memiliki momentum yang diperkirakan kuat dalam 3-4 tahun ke depan, dengan kapasitas global yang disebut mencapai sekitar 800 GW.

Baca Juga

9 Kabar Baik Indonesia di Agustus 2026, dari Swasembada Pangan hingga Energi Hijau

“Seluruh negara sedang berlomba-lomba (mengembangkan data center). Kali ini kita kapasitasnya sekitar 800 gigawatt dan ini dalam waktu dekat, saya belum tahu yang dimonitor di BKPM berapa, tetapi diperkirakan setara dengan 1,5 gigawatt dalam waktu dekat,” kata Airlangga.

Dia menambahkan, pengembangan data center di Indonesia antara lain berlangsung di Nongsa Digital Park. Fase pertama proyek tersebut disebut telah fully sold out, sementara ekspansi sedang diproses.

Selain itu, pertumbuhan data center juga disebut berlangsung cepat di kawasan Karawang-Bekasi. Pemerintah, kata Airlangga, perlu terus mendukung perkembangan industri tersebut melalui ketersediaan energi dan infrastruktur pendukung.