PLTS 100 GWp Masuk RUPTL, Investasi Energi Surya Tembus US$ 73 Miliar
Poin Penting
|
TANGERANG, investortrust.id – Pemerintah memastikan penambahan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) akan diikuti dengan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menggodok penyesuaian aturan tersebut agar program energi surya memiliki landasan dalam perencanaan ketenagalistrikan nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan revisi RUPTL diperlukan karena program PLTS 100 GWp tidak dapat berjalan tanpa masuk dalam kerangka perencanaan resmi pemerintah.
Baca Juga
PLTS 100 GW Prabowo Dimulai, PLN 'All Out' Bangun Energi Surya
“Pasti kita akan melakukan penyesuaian revisi RUPTL karena tidak mungkin program PLTS 100 GWp jalan tanpa ada landasan aturannya. RUPTL ini kita sedang akan melakukan penggodokan,” kata Bahlil saat ditemui dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah sebelumnya telah memprogramkan pembangunan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW) untuk memenuhi kebutuhan listrik domestik. Dari kapasitas tersebut, sekitar 70% diarahkan berasal dari bauran energi baru terbarukan (EBT), dengan pembangunan jaringan transmisi sekitar 48.000 kilometer sirkuit.
Bahlil mengatakan, kebutuhan investasi untuk program yang telah tercantum dalam RUPTL tersebut diperkirakan mencapai Rp 2.600 triliun hingga Rp 2.700 triliun. Nilai tersebut belum memperhitungkan tambahan program PLTS 100 GWp yang kini disiapkan pemerintah.
“Dan 100 gigawatt PLTS ini dalam hitungan yang dibuat oleh tim saya, itu mencapai kurang lebih sekitar US$ 70 miliar sampai dengan US$ 73 miliar. Ini total investasi yang ada,” ujar dia.
Menurut Bahlil, tambahan kapasitas PLTS tersebut menjadi bagian dari upaya Indonesia mengejar target net zero emission (NZE) pada 2050–2060. Pemerintah, kata dia, tetap berkomitmen menjalankan transisi energi meski terdapat negara yang mengubah kebijakan terkait komitmen pengurangan emisi.
Baca Juga
Dukung PLTS 100 GWp, PLN-Pemprov Bali Percepat Infrastruktur Energi Bersih
“Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita bahwa Indonesia, sekalipun negara yang hebat-hebat itu keluar, Indonesia tetap akan konsisten untuk memenuhi target net zero emission kita di 2050 sampai dengan 2060,” tegas Bahlil.
Bahlil menekankan, komitmen tersebut akan diterjemahkan ke dalam program konkret, antara lain melalui porsi EBT sekitar 70% dalam RUPTL serta tambahan PLTS 100 GWp. Besarnya nilai investasi juga dinilai membuka peluang bisnis yang luas bagi pelaku industri energi di dalam negeri.
“Ini bukan pasar kecil. Ini pasar yang sangat besar. Nah, untuk bisa kita melakukan ini, maka harus ada kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha,” tuturnya.
