Ribuan Manajer Kopdes Belum Ditempatkan, Dirut Agrinas Pertanyakan Kendala Pemerintah

JAKARTA, investortrust.id — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, melayangkan kritik terkait lambatnya penempatan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Kopdes. Keterlambatan ini dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan program strategis milik Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Joao melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @bung.joaomota, pada Senin (14/9/2026).

Joao menegaskan urusan penempatan manajer merupakan kewenangan pemerintah melalui Kementerian Koperasi bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN). Menurutnya, pihak Agrinas Pangan Nusantara telah berada dalam posisi siap untuk menerima 13.000 hingga 15.000 manajer yang akan ditugaskan di unit-unit koperasi yang sudah siap beroperasi.

"Segera mereka harusnya memutuskan untuk segera menempatkan, dan kami sudah siap untuk menerima 13.000 sampai 15.000 manajer untuk ditempatkan di setiap koperasi yang sudah siap operasi," ujar Joao.

Baca Juga

Minta Kepala Daerah Dukung Verifikasi Kopdes, Mendagri Tito: Kalau Enggak Dibuat, Rugi Sendiri

Ia juga mempertanyakan kendala birokrasi yang membuat proses penempatan ini berlarut-larut. Joao menilai persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa membebani anggaran tambahan.

"Apa kendalanya? Kalau tidak, berikan saja data nama dan kontaknya ke Agrinas. Kami bisa kirim pos elektronik dan koordinasi langsung. Gampang, tidak perlu ada biaya-biaya," tuturnya.

Lebih lanjut, Joao menyayangkan lambatnya kendali kerja instansi terkait yang dinilainya minim inisiatif serta terlalu bergantung pada ketersediaan anggaran sebelum bergerak. Ia mengingatkan bahwa KDKMP merupakan program skala besar yang membutuhkan sinergi dan efisiensi dari seluruh pihak.

"Kok sedikit-sedikit kerja itu selalu harus ada uang dulu baru kerja? Seolah-olah tidak ada inisiatif dan kreativitas. Ini kerja model apa? Ini hanya menghambat saja," tegas Joao.

Ia juga menyoroti kecenderungan pihak-pihak tertentu yang dinilainya terlalu sering melempar persoalan teknis kepada Presiden, padahal urusannya sebatas penataan dan penempatan sumber daya manusia.

Bahkan, Joao menyuarakan keprihatinannya atas kelambatan yang terjadi di tingkat birokrasi ini, yang ia tengarai sebagai bentuk hambatan struktural terhadap program pemerintah.

"Saya tidak habis pikir, ada apa? Ini adalah bentuk-bentuk sabotase secara struktural, karena tidak ingin melihat program Presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan," pungkasnya.