Ekonom Ungkap Beban Fiskal Tahan Pertalite Lebih Murah ketimbang Ongkos Inflasi
JAKARTA, investortrust.id — Sejumlah akademisi mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang terus menahan harga BBM bersubsidi Pertalite di tengah tekanan harga energi global. Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima) Robert R Winerungan menilai, keputusan tersebut sangat tepat untuk menjaga daya beli masyarakat.
"Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali," kata Robert saat dihubungi, Selasa (15/9/2026).
Robert menjelaskan, kenaikan harga BBM akan memberikan efek berantai terhadap ongkos transportasi hingga harga berbagai barang kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut membuat pemerintah tidak dapat begitu saja melepas harga Pertalite mengikuti mekanisme pasar.
Baca Juga
Antrean Pertalite dan Biosolar Mengular di Beberapa Wilayah, Pertamina Ungkap Penyebabnya
Intervensi melalui kebijakan harga diperlukan karena Pertalite dikonsumsi luas oleh masyarakat, sehingga perubahan harganya berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas ekonomi.
"BBM tidak naik saja harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat," ujar Robert.
Dia mengakui mempertahankan harga Pertalite Rp 10.000 per liter ketika harga minyak dunia sudah tebus US$ 107 per barel akan memberikan konsekuensi terhadap APBN. Selisih antara harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya meningkatkan beban yang harus ditanggung pemerintah.
"Memang subsidi bisa membengkak. Tapi manfaatnya, inflasi kita tidak terlalu tinggi dan daya beli masyarakat sedikit banyak dapat dipertahankan," sebut dia.
Menurut Robert, tekanan ekonomi saat ini bahkan mulai mengubah pola konsumsi BBM sebagian kelompok masyarakat. Dia melihat konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax Turbo maupun BBM RON 92 mulai beralih menggunakan Pertalite untuk mengurangi pengeluaran.
"Kalau Pertalite naik, kelompok menengah akan semakin tertekan. Yang lebih kasihan lagi adalah masyarakat kelas bawah karena biaya transportasi akan naik dan sebagainya. Banyak efek turunannya apabila harga Pertalite naik," jelas Robert.
Sementara itu, pakar kebijakan publik Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai keputusan pemerintah menahan harga Pertalite tidak dapat dilihat hanya dari hitung-hitungan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhitungkan stabilitas sosial dan politik ketika menentukan harga komoditas yang sensitif seperti BBM.
"Kita harus melihatnya dalam strukturnya, tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tetapi juga stabilitas geopolitik, stabilitas ekonomi, dan sosial," tutur Bonti.
Baca Juga
Pertalite Mau Dibatasi untuk Desil 9-10, Pertamina: Tunggu Arahan Pemerintah
Bonti mengakui kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap postur anggaran. Namun, ia menilai pilihan pemerintah tetap tepat karena stabilitas menjadi salah satu faktor yang harus dijaga ketika harga energi global sedang mengalami tekanan.
"Saya pikir kebijakan ini sudah tepat. Walaupun tentunya kebijakan yang tepat ini akan memiliki risiko terhadap postur anggaran," ucapnya.