Pemerintah Siapkan 4.582 Kapal Ikan Modern untuk Garap Laut Lepas

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah menyiapkan program modernisasi armada tangkap nasional dengan menargetkan pembangunan 4.582 unit kapal ikan modern hingga tahun 2029. Proyek bernilai investasi sekitar Rp125,5 triliun ini digulirkan guna mengoptimalkan potensi sumber daya ikan Indonesia di kawasan laut lepas.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa program strategis ini berfokus pada peningkatan daya saing nelayan lokal agar mampu bersaing di zona penangkapan skala industri

"Pemerintah menargetkan pembangunan kapal ikan modern sebanyak 4.582 unit secara bertahap mulai 2026 hingga 2029. Saat ini program masih dalam tahap persiapan dan belum memasuki realisasi fisik," ujar Qodari dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Pada tahap awal tahun 2026, pemerintah membidik pembangunan 50 unit kapal berukuran 30 Gross Tonnage (GT). Secara keseluruhan, armada yang akan dikembangkan bervariasi mulai dari kapasitas 10 hingga 2.500 GT.

Rentang kapasitas ini dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional, mulai dari kapal nelayan skala kecil di wilayah pesisir hingga kapal komersial ukuran besar untuk operasi offshore di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas.

Baca Juga

Seskab Teddy: Presiden Prabowo Terima Laporan 100 Kampung Nelayan dan Bantuan Kapal

Guna menggerakkan perekonomian domestik, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menggandeng galangan kapal dalam negeri dalam proses manufaktur armada tersebut.

"Pelibatan industri galangan kapal dalam negeri dinilai penting untuk menggerakkan ekonomi nasional, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong proses alih teknologi dari luar ke dalam negeri," jelas Qodari.

Program modernisasi armada tangkap ini diproyeksikan memberikan dampak ekonomi berantai yang signifikan bagi sektor kelautan nasional. Lewat program ini, pemerintah menargetkan tambahan volume produksi perikanan tangkap hingga 2,3 juta ton per tahun, yang diiringi dengan lonjakan pendapatan kelompok nelayan sebesar Rp20,6 triliun per tahun, serta peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan hingga Rp1,8 triliun per tahun.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, proyek ini diperkirakan menyerap 89.000 orang di berbagai lini operasional, mulai dari staf administrasi, pengurus dokumen, hingga operator kapal.

"Dari total penyerapan tersebut, sebanyak 55.000 orang di antaranya dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan awak kapal perikanan, seperti nakhoda, perwira, kepala kamar mesin (KKM), hingga anak buah kapal (ABK)," pungkasnya.