Bappenas Proyeksikan Kerugian Akibat Perubahan Iklim Bisa Tembus Rp 2.000 Triliun di 2029

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Rachmat Pambudy mengungkapkan, perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar apabila tidak segera ditangani.

Menurut dia, saat ini terdapat 319 kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan iklim yang sangat tinggi. Potensi kerugian akibat kondisi tersebut diperkirakan mencapai Rp 544 triliun dan dapat meningkat menjadi lebih dari Rp 2.000 triliun pada 2029 apabila tidak dilakukan langkah penanganan.

"Perubahan iklim berpotensi menimbulkan kerugian sosial ekonomi yang besar. Paling tidak terdapat 319 kabupaten/kota yang saat ini tingkat kerentanannya sangat tinggi dengan potensi kerugian mencapai Rp 544 triliun atau lebih dari Rp 2.000 triliun pada tahun 2029 kalau tidak diatasi. Ini berarti dua pertiga dari APBN kita bisa habis hanya gara-gara kerentanan iklim yang harus kita atasi," kata Rachmat saat peluncuran Buku Kenaikan Air Muka Laut: Memahami Dampak Sosial Ekonomi untuk Perencanaan Pembangunan yang Adaptif di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2026).

Ia menambahkan, kawasan pantai utara (Pantura) Jawa menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak karena memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Menurut Rachmat, sekitar 27% produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari kawasan Pantura, sementara sekitar 60% industri nasional berada di wilayah pesisir utara Jawa.

Rachmat juga menyebut Provinsi Jakarta diperkirakan mengalami kerugian sebesar US$ 186 juta atau Rp 3,37 triliun (asumsi kurs Rp 18.140 per dolar AS) akibat banjir, kerusakan infrastruktur, bangunan, dan hilangnya lahan produktif.

"Bukan hanya orang-orang yang terpengaruh, tetapi perekonomian kita juga terpengaruh," tegas Rachmat.

Baca Juga

Menko AHY: Pantura Jawa Hadapi Tekanan Ganda Penurunan Muka Tanah dan Kenaikan Air Laut

Selain kerugian ekonomi, Rachmat mengatakan kenaikan muka air laut juga memicu kerugian sosial berupa hilangnya sumber daya pesisir, kerugian budaya akibat masyarakat kehilangan tempat tinggal dan identitas budaya, serta kerugian politik karena tenggelamnya pulau-pulau kecil berpotensi mengubah batas wilayah negara.

"Kalau hilang pulau kita, maka hilangnya sebagian batas continent kita. Dan ini berarti merupakan luas wilayah yang harusnya luas tapi juga berkurang. Hanya karena satu pulau, dua pulau, tiga pulau di batas terluar itu hilang karena naiknya muka laut," tandas dia.

Ia turut menyampaikan, risiko kenaikan muka laut diperparah oleh penurunan muka tanah (land subsidence) yang terjadi antara 1 hingga 20 sentimeter (cm) per tahun. Kondisi terburuk, lanjut Rachmat, terjadi di Jakarta dan Semarang.

Adapun wilayah yang terdampak perubahan iklim ekstrem termasuk banjir rob di pesisir utara Jawa meliputi Jakarta, Bekasi, Indramayu hingga Demak. Wilayah-wilayah tersebut, kata Rachmat, menjadi sasaran utama pembangunan Giant Sea Wall.

Dalam skenario terburuk, Rachmat menilai, sebanyak 29 pulau berpotensi hilang dan lebih dari 16.500 jiwa terdampak, terutama di kawasan Indonesia Timur seperti Kepulauan Spermonde dan perairan Selat Makassar. Sementara itu, di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, genangan permanen telah merendam permukiman, lahan produktif, serta berbagai fasilitas umum.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi, yakni pengendalian pemanfaatan air tanah dan sumur bor, restorasi ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove dan reforestasi, serta kebijakan berbasis data melalui sistem perencanaan kolaboratif dan analisis data terpadu (SEPAKAT).

Baca Juga

Giant Sea Wall RI Makin Nyata, Menko AHY Cari Partner dari Luar Negeri

Pemerintah, kata Rachmat, juga menyiapkan pembangunan Giant Sea Wall di sepanjang pesisir utara Jawa sebagai strategi jangka panjang. Bahkan, menyiapkan solusi alternatif dengan rencana penanaman mangrove seluas 12 juta hektare (ha).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pemerintah tengah menyusun 'buku putih' infrastruktur yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pesisir yang adaptif, tata kelola data terpadu, dan ketahanan wilayah pesisir.

Menurut AHY, dokumen tersebut disusun untuk melengkapi kajian yang telah disiapkan Bappenas. "Kita melihat itu secara lebih teliti dan benar karena pada akhirnya yang paling dulu harus diselamatkan adalah manusianya. Katakanlah tanggul jebol, kita bangun lagi tanggul. Tapi apakah membangun tanggul, memperbaiki tanggul itu langsung bisa mengamankan masyarakat kita dan memberikan mereka kesempatan untuk berusaha lebih baik? Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita hitung secara cermat," kata dia.