Kinerja Kopdes Disorot, Transaksi Masih Didominasi Penjualan Pupuk dan Barang Kelontong

JAKARTA, Investortrust.id -- Program Koperasi Desa Merah Putih mendapat sorotan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), akibat minimnya efektivitas operasional di lapangan, hingga masih bertumpunya nilai transaksi pada penjualan pupuk selaku agen, dan penjualan barang kelontong.

Disampaikan peneliti Celios, Isnawati Hidayah, KDKMP saat ini lebih berfungsi layaknya penyalur pupuk dan produk kelontong, alih-alih menjadi pasar bagi hasil panen petani serta produk lokal sebagaimana visi awal pembentukannya.

Mengutip data Sistem Informasi Manajemen KDKMP atau Simkopdes, nilai transaksi koperasi ini tercatat baru mencapai Rp 56,69 miliar dengan volume transaksi sebesar 53.791. Isnawati mengungkapkan kekhawatirannya dalam laporan berjudul "KDMP: Koperasi yang Kehilangan Jati Diri, Terjebak dalam Capaian Administrasi" yang dikutip Senin (13/7/2026).

Ia menekankan bahwa minimnya produk pertanian lokal segar yang dijual di KDKMP mengindikasikan fungsi koperasi yang lebih dekat dengan agen penyalur pupuk dan warung serba-ada ketimbang sebagai entitas yang menghidupkan rantai nilai hasil pertanian desa yang dijanjikan sejak awal. Temuan riset tersebut menunjukkan secara nasional sebanyak 61,3% nilai penjualan kopdes berasal dari pupuk bersubsidi seperti NPK Phonska dan Urea, sementara sisanya didominasi oleh barang kebutuhan pokok termasuk minyak goreng, beras, gula, gas LPG, hingga rokok.

Ini terkonfirmasi dari data di Simkopdes yang menunjukkan lima barang dengan nilai transaksi terbesar di KDKMP yaitu pupuk NPK Phonska sebesar Rp 15,09 miliar, pupuk urea N46 senilai Rp 11,27 miliar, barang lainnya senilai Rp 7,93 miliar, dan minyak goreng Bimoli 2 liter sebesar Rp 3,62 miliar. Di bagian terbawah, terdapat transaksi rokok filter merek Surya Merah 12 dengan nilai transaksi Rp 272,83 juta.

Isnawati menyampaikan temuan lain berupa kinerja operasional yang masih sangat minor. Ia menyebut sala satunya adalah KDKMP di Kepulauan Riau yang menggambarkan paradoks implementasi. Di provinsi ini status KDKMP secara legal hampir seluruhnya berhasil dilengkapi, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP yang telah mencapai 100%, dan Nomor Izin Berusaha mencapai 78%. Sayangnya hampir seluruh koperasi di kawasan ini masih beroperasi tanpa transaksi yang riil.

Bahkan di Jawa Timur sebagai provinsi dengan transaksi nasional tertinggi, satu dari lima KDKMP atau sebesar 21% koperasi yang beriperasi ternyata belum melakukan transaksi riil.

“Ini mengindikasikan bahwa aktivitas KDMP masih sangat parsial,” kata dia.

Selain itu, Isnawati menemukan bahwa nilai transaksi KDKMP terkonsentrasi secara ekstrem pada segelintir wilayah. Sebanyak 82,1% transaksi nasional hanya berasal dari 15 dari 514 kabupaten/kota atau 2,9%, dengan Kabupaten Tuban mencatat nilai transaksi tertinggi. Di tingkat provinsi, Jawa Timur sendiri menyumbang 58,2% transaksi nasional.

“Temuan ini menunjukkan bahwa klaim keberhasilan program secara nasional lebih merefleksikan kinerja beberapa daerah tertentu daripada keberhasilan implementasi KDKMP di seluruh Indonesia,” ujar dia.

Tak hanya itu, Isnawati juga melihat desain dan strategi pembangunan KDKMP belum sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan wilayah. Temuan ini muncul karena pembangunan KDKMP ditemukan di area desa yang terpencil dengan tingkat elektrifikasi yang lebih rendah, akses pasar yang lebih terbatas, serta prevalensi koperasi eksisting yang lebih rendah secara konsisten menunjukkan proporsi KDMP nol-transaksi yang lebih tinggi.

Melihat berbagai temuan ini, Isnawati menyarankan agar pemerintah keberlanjutan KDKMP perlu ditinjau kembali efektivitasnya. Sebab, penggunaan Dana Desa akan lebih efektif apabila diarahkan kembali pada pembangunan desa yang berbasis kebutuhan masyarakat, dengan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan akuntabel.

Baca Juga

Sentil Teori Neolib Soal 'Kekayaan Menetes ke Rakyat', Prabowo: Kalian Percaya?

Sebelumnya, sebagaimana diberitakan, dalam pidatonya di Peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026), Presiden Prabowo Subianto berapi-api menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.

Sekian puluh tahun silam Presiden mengaku telah membayangkan keberadaan KDKMP yang mampu memberikan berbagai layanan pada masyarakat. Selain kantor koperasi, bangunan fisik KDKMP juga menaungi toko sembako, layanan simpan pinjam, hingga apotek desa.

“Kita akan buka apotek di desa, obat-obatnya obat generik yang harganya jauh lebih murah dari apotek di kota,” klaim Prabowo.

Prabowo menyebut KDKMP akan menjadi kantor logistik desa. Di sana bakal ada gudang dan cold storage atau ruang penyimpanan berpendingin. Dia pun mengeklaim pembuatan gudang dan cold storage merupakan bagian integral untuk menyalurkan barang subsidi rakyat.

Baca Juga

Prabowo Wajibkan Barang Subsidi Masuk ke Kopdes, Rentenir Bakal Gigit Jari?

“Supaya yang membutuhkan, dialah yang terima,” ujar dia.

Dengan berbagai fasilitas itu, Prabowo memproyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan nilai transaksi sebesar Rp 223 triliun tiap tahun di desa-desa.

“Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp 202 triliun di petani peternak dan nelayan,” kata dia.

Sementara itu Menteri Koperasi, Ferry Juliantono memaparkan capaian dari KDKMP. Menurutnya, terdapat 83.000 badan hukum akta dari KDKMP yang sudah selesai. Akan tetapi, pembangunan fisik dari KDKMP baru mencapai 42,16%.

“Kemudian yang 100% bangunan fisik gudang, gerai, dan alat kelengkapannya berjumlah 15.845. Yang sedang dibangun 19.539, jadi total kurang lebih 35.000 Bapak Presiden,” kata Ferry.