Kuota Program Bedah Rumah di 6 Provinsi Naik Jadi 25.022 Unit
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah menjadi 25.022 unit di enam provinsi sebagai bagian percepatan program 3 juta rumah untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH).
Peningkatan alokasi tersebut dibahas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama wakil gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), gubernur Sulawesi Barat, pelaksana tugas gubernur Riau, gubernur Gorontalo, kepala dinas perumahan Bengkulu, serta wakil gubernur Papua Selatan dalam audiensi di Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Maruarar menyampaikan, pemerintah akan meningkatkan kuota BSPS secara signifikan di sejumlah daerah yang masih memiliki kebutuhan tinggi terhadap perbaikan rumah tidak layak huni.
"Kami melihat masih banyak daerah yang membutuhkan BSPS. Hari ini kami berdiskusi dengan enam pemerintah daerah dan kami akan meningkatkan kuota BSPS secara signifikan. Contohnya di NTB, alokasinya naik dari 1.610 unit menjadi 10.000 unit," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, dalam keterangannya, dikutip Rabu (1/7/2026).
Berdasarkan alokasi baru, kuota BSPS di Provinsi NTB meningkat menjadi 10.000 unit dari sebelumnya 1.610 unit. Di Sulawesi Barat, alokasi naik dari 722 unit menjadi 3.061 unit, Gorontalo dari 1.130 unit menjadi 4.066 unit, Riau dari 433 unit menjadi 1.680 unit, Bengkulu dari 121 unit menjadi 2.750 unit, serta Papua Selatan dari 65 unit menjadi 3.465 unit.
Baca Juga
Kuota Bedah Rumah Jakarta Naik Ribuan Persen Jadi 10.000 Unit pada 2026
Menurut Ara, peningkatan alokasi itu merupakan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengurangan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain meningkatkan kuota, Kementerian PKP melanjutkan pembenahan tata kelola program BSPS melalui penerapan skema pemilihan toko terbuka (PTT) atau tender rakyat agar pelaksanaan program lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Ara mendorong integrasi program BSPS dengan berbagai program pemerintah lainnya, seperti sertifikasi tanah, kredit usaha rakyat (KUR) perumahan, rumah subsidi, dan program pengembangan UMKM melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
"Pak Menteri Dalam Negeri memberikan contoh baik dari Gorontalo, yaitu menggabungkan program BSPS dengan sertifikasi tanah. Jadi rumahnya diperbaiki, sertifikat tanahnya selesai, dan ekonominya juga diperkuat. Silakan dipilih skema yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujar dia.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan, pihaknya mulai mengintegrasikan program BSPS dengan sertifikasi tanah masyarakat melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Selama ini salah satu kendala dalam pelaksanaan bedah rumah adalah status kepemilikan tanah. Karena itu kami memadukan program BSPS dengan sertifikasi tanah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum sekaligus dapat menerima bantuan perumahan secara optimal," tutur Gusnar.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri Ara juga menambah kuota BSPS di Provinsi DKI Jakarta menjadi 10.000 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat 6.229,11% (year on year/yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebanyak 158 unit.
Dikatakan Ara, hingga 12 Juni 2026 jumlah rumah yang mulai dikerjakan melalui program BSPS di Jakarta telah mencapai lebih dari 5.659 unit. Sebaran pekerjaan tersebut meliputi Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit, Jakarta Barat 1.350 unit, Jakarta Selatan 1.000 unit, Jakarta Utara 1.009 unit, Jakarta Pusat 1.000 unit, dan Jakarta Timur 1.000 unit.
Adapun pada tahun anggaran 2026, Kementerian PKP mengalokasikan Rp 8,9 triliun dari total pagu Rp 10,89 triliun untuk merenovasi 400.000 unit RTLH melalui program BSPS.