PNM: Lampung Berpotensi Serap Permintaan Rumah Subsidi-Bedah Rumah 650.000 Unit
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Arief Mulyadi menyebutkan, Provinsi Lampung memiliki potensi permintaan rumah subsidi maupun program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) alias 'bedah rumah' hingga 650.000 unit.
“Kami punya minimal di Lampung ada 650.000 demand (nasabar PNM Mekaar, red) yang entah dapat rumah bersubsidi atau rumah yang diperbaiki, dan kami sangat berterima kasih terlibat dalam sebuah tugas mulia, seperti ini membantu masyarakat,” kata Arief dalam rapat bersama Pemprov Lampung di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat, Jumat (20/2/2026).
Baca Juga
Secara nasional, lanjut Arief, 2,5 juta nasabah Mekaar telah naik kelas menjadi nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI), seiring perkembangan usaha dari skala subsisten menjadi semikomersial.
“Karena selama 10 tahun ini, PNM Mekaar, 2,5 juta itu sudah naik kelas ke BRI. Yang tadinya usaha hanya subsisten untuk membantu pendapatan, sekarang sudah semikomersial,” tutur dia.
Menurut Arief, kepemilikan rumah subsidi membutuhkan dukungan pendapatan yang stabil agar masyarakat mampu melakukan renovasi rumah tidak layak huni. “Kalau sudah dapat rumah bersubsidi, harus ada penopang buat nambah renovasi dan perbaikan. Jadi harus ada pendapatan, karena ini kan masyarakat MBR,” ucap dia.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyiapkan kuota program BSPS di kawasan kumuh Provinsi Lampung.
Menurut Ara, pihaknya tengah menggodok alokasi kuota BSPS yang akan diberikan ke seluruh kabupaten/kota di Lampung bersama Badan Pusat Statistik (BPS). “Kita persiapkan sekarang. Kita lagi bahas, nanti tentunya kita pelajari. Namun, semua kabupaten/kota di Lampung kami pastikan akan mendapatkan kuota (BSPS),” kata Ara.
Baca Juga
PLN Pastikan SPKLU Siap Layani Pemudik Nataru 2025-2026, Sudah Uji Perjalanan Lampung-Surabaya
Program BSPS merupakan salah satu intervensi pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kawasan permukiman kumuh.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan, Kota Bandar Lampung menjadi prioritas utama penataan kawasan kumuh sesuai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). “Itu kalau dari DTSEN ya, di Lampung itu Bandar Lampung, kotanya,” pungkas dia.