Kehadiran Starlink Dituding Bikin Persaingan Operator Telekomunikasi RI Tak Sehat
Reporter: Rezha Hadyan
JAKARTA, investortrust.id - Hadirnya layanan internet berbasis satelit Starlink di Indonesia harus diatur secara khusus oleh pemerintah untuk menghindari persaingan tidak sehat di bisnis operator telekomunikasi, khususnya penyedia layanan internet (internet service provider/ISP).
Menurut Executive Director Indonesia Information and Communications Technology (ICT) Institute Heru Sutadi, apabila tidak diatur secara khusus, kehadiran Starlink di Tanah Air akan berdampak besar terhadap kelangsungan hidup operator telekomunikasi.
Mereka bukan tidak mungkin akan gulung tikar lantaran banyak pelanggannya berpaling ke layanan Starlink lewat sejumlah kelebihannya.
"Dikhawatirkan akan ada kompetisi yang tidak sehat. Misalnya akan ada predatory pricing yang membuat operator telekomunikasi kolaps, termasuk ISP," katanya ketika dihubungi oleh Investortrust pada Rabu (17/4/2024).
Baca Juga
Praktik predatory pricing atau jual rugi tidak hanya merugikan pesaing. Masyarakat yang menjadi konsumen berpotensi dirugikan setelah pelaku jual rugi berhasil menguasai pasar. Sebagai contoh adalah menaikkan harga atau menurunkan kualitas layanan secara sepihak demi mendapatkan keuntungan lebih besar.
"Sebelumnya kalau kita lihat Starlink ini kan menjual layanan dengan harga yang cukup mahal, tetapi sekarang sudah mulai dijual dengan harga di atas Rp1,5 juta. Ini perlu menjadi perhatian karena adanya potensi predatory pricing," tuturnya.
Melalui laman resminya, Starlink telah menyatakan bahwa harga langganan paket standar untuk pelanggan pribadi tanpa batas penggunaan (unlimited) adalah Rp750.000 per bulan. Starlink tidak memberikan perincian berapa kecepatan internet yang ditawarkannya untuk pelanggan pribadi.
Selain biaya berlangganan, di awal berlangganan pelanggan juga harus membayar biaya senilai Rp 7.800.000 untuk perangkat keras. Biaya tersebut belum termasuk biaya pengiriman sebesar Rp 345.000 untuk wilayah Jawa maupun luar Jawa.
Apa yang disampaikan oleh Heru bukan tanpa dasar. Kehadiran Starlink nyatanya sudah berhasil menggeser peran operator telekomunikasi lokal, contohnya di Nigeria.
Setelah memangkas harga perangkat kerasnya hingga 45% untuk pasar Nigeria, jumlah pelanggannya langsung melejit mengalahkan jumlah pelanggan operator telekomunikasi lokal.
Mengutip Nairametric pada Rabu (17/4/2024), harga perangkat keras Starlink di Nigeria tadinya dibanderol 800.000 naira, kini hanya dipatok senilai 440.000 naira dengan biaya bulanan 38.000 naira. Jumlah pelanggannya di Nigeria hingga kuartal-III 2023 diketahui mencapai 11.207 yang sudah melampaui pelanggan operator lokal.
Baca Juga
Pemerintah Ingin Starlink Hadir di Wilayah RI Tanpa Akses Internet
Lebih lanjut, Heru menyebut dalam mengatur kehadiran Starlink, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Tak terkecuali kewajiban-kewajiban yang selama ini harus dipenuhi oleh operator telekomunikasi nasional.
"Kewajiban misalnya kontribusi USO (universal service obligation atau pelayanan universal telekomunikasi), BHP (Biaya Hak Penggunaan) frekuensi radio. Kewajiban ini harus sama diterapkan untuk pemain-pemain baru, misalnya Starlink agar ada equal level playing field," tuturnya.
Layani Wilayah 3T
Terpisah, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebut pihaknya terus berupaya untuk mengurangi kompetisi antaroperator telekomunikasi di dalam negeri. Pihaknya tidak ingin terjadi kompetisi yang tidak sehat yang akan merugikan operator telekomunikasi nasional dan masyarakat.
"Ini untuk mengurangi kompetisi, kekhawatiran dari operator telekomunikasi lokal kita. Karena itu harus ditata, jangan sampai nanti terjadi kompetisi yang tidak baik. Kalau tiba-tiba ada yang masuk enggak kita tata juga [akhirnya] ada persaingan sempurna enggak bagus. Zero sum game nanti ada yang mati," katanya ketika ditemui di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Usman menjelaskan untuk mengurangi kompetisi Starlink dengan operator telekomunikasi nasional, pemerintah akan diarahkan untuk melayani masyarakat di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T) yang belum mendapatkan akses internet. Menurutnya, jumlah penduduk Indonesia yang sudah mendapatkan akses internet tak lebih dari 78,19% dari total populasi.
Starlink menurutnya tidak hanya mampu mengatasi kondisi geografis yang menjadi tantangan perluasan akses internet nasional. Kabel fiber optik yang selama ini digunakan untuk memperluas akses internet di dalam negeri tidak bisa sepenuhnya diandalkan atau dijadikan tulang punggung.