ESDM Genjot PLTS 100 GW, Kejar Bauran EBT 21% dan Kurangi Ketergantungan Energi Fosil

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah mempercepat berbagai program energi baru terbarukan (EBT) untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan adalah pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang akan menjadi tulang punggung peningkatan bauran energi bersih nasional.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah menargetkan capaian bauran EBT berada di kisaran 17%-21% sepanjang 2026. Hingga triwulan I-2026, bauran EBT nasional telah mencapai 18,3%.

“Nah strategi yang dibangun pemerintah saat ini untuk menghadapi tantangan kondisi geopolitik global, kami menargetkan untuk 2026 ini di range capaian EBT 17%-21%. Pada triwulan pertama kita sudah mencapai 18,3% dan ingin kita naikkan lebih agresif lagi,” ujar Eniya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XII DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Untuk mendukung target tersebut, pemerintah tengah menyiapkan regulasi pengembangan PLTS 100 GW dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Selain itu, pemerintah juga sedang merevisi Perpres No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Aturan itu mengatur harga energi baru terbarukan guna meningkatkan daya tarik investasi sektor energi hijau.

Baca Juga

Kejar Target PLTS 100 GW, Pemerintah Siapkan Perpres hingga 24.000 Hektare Lahan

Menurut Eniya, program PLTS 100 GW akan mencakup berbagai skema pengembangan, mulai dari proyek yang masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN, penguatan PLTS atap, program dedieselisasi melalui kombinasi PLTS dan baterai, hingga pengembangan listrik pedesaan.

“Kami juga melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pengembangan PLTS terapung dan PLTA. Jadi optimalisasi dari listrik pedesaan, juga optimasi dari pembangkit, dihibridkan dengan PLTA. Jadi PLTS apung merupakan salah satu upaya kita untuk merealisasikan PLTS 100 GW. Selain itu PLTS off grid juga menjadi komponen yang bisa mendukung realisasi 100 GW,” beber Eniya.

Di sisi lain, pemerintah menilai peningkatan kapasitas pembangkit EBT harus diiringi dengan pertumbuhan konsumsi listrik. Untuk itu, strategi demand creation menjadi bagian penting dalam agenda transisi energi nasional.

“Ketika kita menerapkan 100 GW PLTS yang tersebar di berbagai daerah, kita juga harus menghadirkan program hilirisasi untuk meningkatkan demand listrik, termasuk kendaraan listrik, konversi kendaraan listrik, dan penggunaan kompor listrik,” ucapnya.

Selain tenaga surya, pemerintah juga akan mempercepat pengembangan energi panas bumi (geotermal) melalui lelang wilayah kerja panas bumi yang lebih agresif pada tahun ini. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat pasokan listrik berbasis EBT yang bersifat baseload atau mampu beroperasi secara stabil sepanjang waktu.

Baca Juga

PLTS 100 GW Butuh Lahan Setara 70 Ribu Lapangan Bola

Menurut Eniya, pemerintah juga terus mendorong kemudahan investasi sektor EBT melalui implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. Aturan itu menyederhanakan proses jual beli listrik antara pengembang dan PLN.

Khusus untuk panas bumi, pemerintah melihat peluang besar dalam mendukung kebutuhan listrik industri hilirisasi mineral. Salah satunya adalah pengembangan pasokan listrik geothermal untuk kawasan industri nikel di Halmahera.

“Saat ini Sulawesi Utara menjadi salah satu etalase geothermal economic center dan merupakan salah satu provinsi yang mengutamakan pemanfaatan energi panas bumi,” ujar Eniya.