Ketergantungan Energi Fosil Ditentukan Fiskal dan Transisi
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Direktur Riset dan Inovasi Institute for Essential Services Reform (IESR) Raditya Yudha Wiranegara menilai ketergantungan Indonesia pada energi fosil akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal negara dan kecepatan transisi menuju energi rendah karbon di tengah tekanan geopolitik global.
Pandangan ini muncul di tengah meningkatnya volatilitas harga energi global yang dipicu konflik geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi harga minyak ditetapkan sekitar US$ 70 per barel, tetapi harga global telah melonjak ke kisaran US$ 90–100 per barel.
Raditya menjelaskan lonjakan harga tersebut berpotensi menekan anggaran negara, terutama dari sisi subsidi energi. Jika harga minyak mencapai US$ 100 per barel, potensi tambahan beban subsidi bisa mencapai Rp 240 triliun dibandingkan alokasi subsidi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp 210 triliun. “Jika kita mengasumsikan harga minyak di angka US$ 100 per barel, maka akan terjadi potensi pembengkakan nilai subsidi energi sebesar Rp 240 triliun,” ujar Raditya saat dihubungi Investortrust, Rabu (25/3/2026).
Ia menambahkan bahwa tekanan fiskal tersebut dapat memaksa pemerintah meningkatkan utang, yang berisiko mendorong defisit anggaran melampaui batas 3%.
Baca Juga
Selain faktor fiskal, Raditya menilai masa depan ketergantungan energi fosil juga dipengaruhi kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar global yang semakin menuntut standar rendah karbon. Kebijakan pembatasan berbasis emisi seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa menjadi sinyal kuat bagi industri nasional untuk segera bertransisi.
Menurutnya, perusahaan global, seperti Amazon dan Google yang tengah mengembangkan pusat data memiliki target pengurangan emisi yang ketat. Hal ini membuat mereka cenderung memilih negara dengan pasokan listrik berbasis energi terbarukan.
Ia menilai kondisi tersebut dapat menjadi peluang sekaligus tekanan bagi Indonesia untuk mempercepat pengembangan energi bersih agar tetap kompetitif di pasar global.
PLTS Jadi Energi Masa Depan
Raditya menilai energi surya atau pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan menjadi tulang punggung energi masa depan Indonesia. Penurunan biaya teknologi yang signifikan menjadi faktor utama.
Menurutnya, secara global biaya PLTS telah turun hingga 90% dalam satu dekade terakhir. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring meningkatnya adopsi teknologi. “Semakin banyak PLTS yang terpasang, baik di atap maupun skala utilitas, maka harganya akan semakin murah,” ujarnya.
Ia mengibaratkan perkembangan PLTS, seperti teknologi telepon genggam yang awalnya mahal, tetapi kini semakin terjangkau karena produksi massal dan kemajuan teknologi.
Selain itu, waktu pembangunan PLTS juga relatif singkat dibandingkan pembangkit konvensional, seperti pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara atau pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU). Secara global, proyek PLTS skala besar umumnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari dua tahun.
Bauran EBT Masih Tertinggal
Raditya mengungkapkan bauran energi terbarukan Indonesia sempat mencapai sekitar 16% pada semester I 2025, tetapi turun menjadi 15,75% berdasarkan data terbaru pemerintah. Sementara itu, pada 2024, bauran energi terbarukan tercatat sebesar 14,65%.
Meski menunjukkan tren peningkatan, ia menilai capaian tersebut belum cukup untuk mencapai target 23% pada 2030 sesuai Kebijakan Energi Nasional. “Tanpa gebrakan yang berarti, saya pikir hal ini akan menjadi sulit untuk dipenuhi,” ujarnya.
Ia menilai program pengembangan PLTS hingga 100 GW dapat menjadi pendorong utama peningkatan bauran energi terbarukan. Berdasarkan analisis IESR, terdapat potensi pembangunan PLTS sebesar 26 GW hingga 2030.
Raditya menilai belum ada negara yang sepenuhnya mencapai kedaulatan energi berbasis energi baru terbarukan di seluruh sektor, termasuk transportasi, industri, dan bangunan. Namun, beberapa negara telah berhasil mencapai 100% energi terbarukan di sektor kelistrikan.
Baca Juga
Berdasarkan data yang dihimpun akademisi Stanford University, terdapat sejumlah negara yang sistem kelistrikannya telah sepenuhnya ditopang energi terbarukan, antara lain Albania, Bhutan, Nepal, Islandia, Lesotho, Republik Afrika Tengah, dan Saint Georgia.
Ia menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa transisi energi berbasis energi baru terbarukan (EBT) memungkinkan untuk diwujudkan, meski membutuhkan strategi yang konsisten dan investasi jangka panjang.