Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, TKN: Beliau Masih Netral
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Meutya Hafid meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih netral di Pilpres 2024. Meutya Hafid membantah asumsi sebagian kalangan yang menafsirkan pernyataan Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak sebagai bentuk deklarasi dukungan kepada capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Meutya Hafid yang juga ketua Komisi I DPR turut mendampingi Jokowi saat menyampaikan pernyataan soal presiden boleh kampanye di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (24/01/2024) pagi. Meutya meminta publik untuk tidak melepaskan konteks pertanyaan dalam menilai pernyataan Jokowi tersebut.
"Presiden tadi pagi, sesungguhnya pertanyaan teman-teman media adalah apakah menteri atau tanggapan Presiden dan menteri yang berkampanye? Bapak Presiden menyampaikan bahwa semua pejabat publik, pejabat politik, itu memiliki hak yang sama dan diatur oleh undang-undang, jadi tidak hanya menteri, presiden pun memiliki hak itu," ungkap Meutya dalam konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Rabu (24/01/2024).
Jokowi, kata Meutya, juga menekankan setiap pejabat publik memiliki hak yang sama dalam berdemokrasi, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Politikus Golkar itu mengaku heran dengan pemberitaan yang beredar di media massa. Meutya menyayangkan pemberitaan yang beredar seolah menyimpulkan pernyataan Jokowi itu sebagai bentuk dukungan kepada salah satu capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Kok beritanya seperti halnya deklarasi dukungan. Sesungguhnya tidak demikian. Kemudian ada konteks yang kedua dimana wartawan bertanya, apakah Presiden kemudian akan menggunakan hak tersebut untuk menyatakan dukungan kepada paslon mana pun, beliau menyatakan bahwa kita lihat nanti," terang Meutya.
Meutya juga mengungkapkan saat ini TKN Prabowo-Gibran meyakini Jokowi masih bersikap netral. Meski demikian, TKN juga tidak menepis kemungkinan Jokowi akan menggunakan haknya turut berpartisipasi dalam pesta demokrasi.
"Beliau sampai saat ini adalah masih netral dan menurut saya ini perlu dihargai. Dengan sekian banyak persepsi dan tuduhan, beliau tetap bertahan mungkin dalam kerangka menghormati paslon lainnya. Untuk kemudian tidak menunjukkan keberpihakan," kata Meutya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyatakan, presiden dan menteri memiliki hak demokrasi dan hak politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu dan memihak. Jokowi menyatakan, presiden dan menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung capres-cawapres di Pilpres 2024.
"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi dikutip dari Antara, Rabu (24/1/2024).