SMRC Ungkap Isu Pelanggaran HAM Bisa Gerus Elektabilitas Prabowo Subianto
JAKARTA, investortrust.id - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan elektabilitas capres nomor urut 2, Prabowo Subianto bisa tergerus secara signifikan jika isu pelanggaran HAM terus digaungkan. Bahkan, Prabowo bisa terjegal di Pilpres 2024 jika isu pelanggaran HAM masih disosialisasikan.
Dalam studi eksperimental menjelang pilpres 2019 dan dalam studi terakhir November 2023, elektabilitas Prabowo turun signifikan bila jumlah pemilih yang tahu dan yakin dengan pemberhentiannya dari dinas tentara karena pelanggaran HAM berat.
Dalam variabel kontrol, ditanya apakah jika pemilihan diadakan sekarang, ibu atau bapak akan memilih Prabowo? Hasilnya ada 33,7% menjawab ya, 44,4% menjawab tidak; dan 21,9% menjawab tidak tahu. Sementara dalam treatment, ditanya apakah ibu atau bapak akan memilih Prabowo sebagai presiden bila mendengar bahwa Prabowo terlibat dalam kasus penculikan aktivis demokrasi 1998? Ada 23,3% menjawab ya, 52,6% menjawab tidak, dan 24,2% tidak menjawab.
Baca Juga
Data ini menunjukkan ada efek signifikan penurunan suara pada Prabowo jika publik mengetahui kasus penculikan aktivis demokrasi 1998. Untuk itu, SMRC menyarakan pihak yang ingin jegal Prabowo menjadi presiden di 2024 seharusnya terus menggaungkan isu pelanggaran HAM berat, yakni penculikan aktivis 1998.
“Artinya kalau dikampanyekan bahwa Prabowo ini penculik, itu bisa menggerus (suara Prabowo). Karena itu, bagi orang yang mau menghambat agar Prabowo tidak jadi presiden adalah dengan meningkatkan jumlah pemilih yang tahu bahwa Prabowo terlibat dalam penculikan tersebut dan meyakinkan mereka bahwa memang Prabowo bertanggungjawab terhadap penculikan itu. Dan faktanya memang dia diberhentikan (karena kasus itu) dan Prabowo pun tidak melawan (membantah),” kata pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode ”Isu HAM dalam Debat Capres 1” yang tayang di kanal YouTube SMRC TV Kamis (14/12/2023).
Sayangnya, kata Saiful, publik yang mengetahui Prabowo diberhentikan dari dinas tentara karena terlibat pelanggaran HAM berat makin turun. Dipaparkan, pada 2014 hanya 42% responden yang menjawab mengetahui mengenai pemberhentian Prabowo dari dinas tentara karena pelanggaran HAM berat. Jumlah itu menyusut hingga hanya 38% yang tahu saat ditanyakan pada 2023.
"Yang yakin atas keterlibatan prabowo tersebut pada 2014 sebanyak 52%, lalu menurun menjadi 44% pada 2023," ungkapnya.
Penurunan tingkat pengetahuan dan keyakinan publik atas kasus pelanggaran HAM ini yang membuat efeknya sedikit melemah. Hal itu karena tingkat keyakinan publik pada kasus itu juga mengalami pelemahan.
"Bahkan beberapa jenderal yang sangat menentukan dalam pemberhentian Prabowo tersebut, seperti Wiranto, sekarang mendukung Prabowo. Demikian pula yang terjadi pada sejumlah aktivis. Di tingkat elit pun melemah komitmen terhadap masalah HAM ini,” katanya.
Saiful memaparkan segmen masyarakat yang tahu dan tidak tahu kasus ini. Dari sisi gender, umumnya yang tidak tahu Prabowo diberhentikan dari dinas tentara karena bertanggungjawab atas kasus penculikan aktivis adalah perempuan 31%, sementara laki-laki 45%. Dari sisi tempat tinggal, warga yang tinggal di perdesaan hanya 31% yang tahu, sementara yang tinggal di perkotaan 45%. Penduduk usia muda lebih banyak yang tahu dibanding yang lebih senior.
Pada kelompok usia 55 tahun ke atas, hanya 31% yang tahu, sementara warga usia 25 tahun ke bawah 42%. Yang berpendidikan lebih tinggi memiliki tingkat pengetahuan lebih banyak dibanding yang berpendidikan rendah.
Hanya 24 persen yang tahu kasus ini di kalangan warga berpendidikan SD ke bawah. Sementara yang lulusan perguruan tinggi sebesar 58%. Dari sisi pendapatan juga demikian, yang berpenghasilan lebih rendah memiliki tingkat pengetahuan lebih sedikit dibanding yang berpenghasilan lebih tinggi tentang kasus tersebut. Hanya 24% warga berpenghasilan Rp 1 juta ke bawah yang mengetahui kasus tersebut, sementara yang berpenghasilan Rp 2 juta ke atas sebanyak 51%.
Baca Juga
Tegas, Prabowo Sebut Indonesia Maju Bukan dengan Permainan Kata-Kata
Menurut Saiful, data ini memperlihatkan bahwa warga perempuan, tinggal di perdesaan, berusia lebih senior, berpendidikan dan berpendapatan rendah memiliki akses informasi yang lebih rendah tentang kasus tersebut.
“Ada faktor sosial ekonomi, karena faktor pendidikan terbatas, tinggal di daerah perdesaan, perempuan yang didiskriminasi dari sisi sosial-ekonomi, itulah profil warga yang tidak tahu bahwa Prabowo, calon presiden kita ini, terlibat dalam kasus penculikan atau pelanggaran HAM berat,” jelas Saiful.
Untuk itu, kata Saiful para aktivis HAM, menghadapi tantangan membuat mayoritas masyarakat mengetahui bahwa ada isu HAM berat dalam Pilpres 2024.
“Yang tahu sekarang baru sekitar 38%. Buatlah menjadi 70%. Bagaimana caranya? Nah, itu adalah bagian dari agenda sosialisasi dan kampanye politik yang bermartabat,” katanya.