KPK Ingatkan Rencana Impor 105.000 Mobil dari India untuk KDMP Harus Taat Prosedur
JAKARTA, investortrust.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan rencana pengadaan 105.000 mobil dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar taat prosedur. Hal itu penting untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"KPK mengimbau agar setiap pengadaan barang dan jasa dalam menjalankan program-program pemerintah dilakukan secara taat prosedur untuk memitigasi adanya penyimpangan," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (23/2/2026).
Baca Juga
Melunak, Bos Agrinas Bakal Patuhi Pemerintah Tunda Impor 105.000 Pikap dari India
Selain itu, KPK juga mengingatkan agar objek pengadaan harus sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Hal ini untuk mencegah terjadinya pengondisian dalam importasi kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun itu.
"Termasuk penentuan spesifikasi yang juga harus sesuai dengan kebutuhan, untuk mencegah adanya praktik pengondisian barang ataupun penyuplai-nya," kata Budi.
Diberitakan, PT Agrinas Pangan Nusantara menyebut rencana pengadaan kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih telah melalui penjajakan pasar dan prakualifikasi dengan sejumlah produsen otomotif di dalam negeri. Seleksi dilakukan berdasarkan harga, kapasitas produksi, serta spesifikasi teknis kendaraan niaga berpenggerak empat roda (4x4).
Dari total kebutuhan 160.000 unit pada 2026, sebanyak 55.000 unit diserap dari agen pemegang merek (APM), seperti Isuzu, Hino, Mitsubishi Motors, Foton Motor, dan Toyota Motor Corporation. Sementara 105.000 unit lainnya didatangkan dari India karena kapasitas produksi domestik dinilai belum mencukupi.
Rencana Agrinas mengimpor 105.000 unit mobil dari India itu menuai kritik dari banyak pihak. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dasco mengatakan, rencana impor itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri.
"Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri," kata Dasco dikutip dari Antara, Senin (23/2/2026).
Menurutnya, Prabowo akan membahas rencana tersebut secara terperinci dengan berbagai pihak. Selain itu, Dasco mengatakan, Prabowo juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri.
"Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu. Demikian," katanya.
Baca Juga
Ditanya Biaya Impor Mobil untuk KDMP, Menkeu Malah Jawab Skema Pendanaan Kopdes
Menanggapi hal itu, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan, Agrinas akan mengikuti arahan dan instruksi pemerintah apabila memang impor kendaraan niaga berjenis pikap dari India harus ditunda.
”Kami ikuti, manut saja. Apa pun keputusannya. Kami yang penting bekerja saja untuk negeri dan masyarakat,” kata Joao saat dihubungi awak media, Senin (23/2/2026).