Kader PDIP Ungkap Alasan Partainya Mantap Ambil Peran Penyeimbang di Pemerintahan

JAKARTA, investortrust.id -- Politikus PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan partainya mengambil sikap politik sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seno mengatakan, PDIP menjadi partai yang selalu bersikap sesuai konstitusi, sehingga keputusan menjadi parpol penyeimbang menjadi jalan yang tepat diambil.

Ia menuturkan bahwa konstitusi Indonesia tidak mengenal prinsip oposisi dan koalisi, melainkan sistem demokrasi bercorak presidensial.

"Kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah, karena tujuannya adalah ya sudah ini sebagai suatu bentuk cermin penggala, kami akan menjadi suatu bentuk antitesis, tetapi logikanya di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi," kata Seno dalam konferensi pers di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

Ia menegaskan sikap politik PDIP tersebut sudah telah lama diputuskan sejak Prabowo resmi dilantik sebagai presiden.

Namun meski tidak berada di dalam pemerintahan, PDIP menegaskan bahwa mereka tidak akan menghalang-halangi program pemerintah yang memang baik.

Seno menyatakan, PDIP siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis, sehingga mengambil sikap sebagai parpol penyeimbang. Sikap yang diambil tersebut dinilai paling rasional.

Baca Juga

PDIP Bentuk 7 Komisi Kerja di Rakernas, Termasuk Incar Pemilih Muda di Pemilu 2029

"Bahwa hal-hal yang baik, program-program yang baik, capaian yang baik kami harus dukung, itu kami rasa sebagai satu bentuk rasionalitas politik," ucapnya.

Sementara itu, politikus PDIP Guntur Romli mengatakan sikap PDIP untuk menjadi partai penyeimbang di pemerintahan akan menjadi rekomendasi dalam Rakernas sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP. Guntur menegaskan sikap sebagai partai penyeimbang bukan berarti PDIP mendukung keseluruhan program-program atau kebijakan pemerintah. Ia menyebutkan sejumlah sikap PDIP yang justru bertolak belakang dengan pemerintah.

"Misalnya isu penolakan Soeharto menjadi pahlawan, nuntut bencana di Sumatra menjadi bencana nasional, dan saat ini sendirian mendukung Pilkada secara langsung dan menolak Pilkada melalui DPRD. Itulah sikap dari PDI Perjuangan," tegasnya.