PDIP Tegaskan Jadi Penyeimbang di Pemerintahan, Megawati: Bukan Posisi Abu-abu
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan sikap politiknya sebagai partai penyeimbang di pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa keputusan tersebut sebagai sebuah keputusan ideologis.
"Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Ini bukan sikap netral. Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis," kata Megawati dalam pidatonya di penutupan Rakernas, Senin (12/1/2026).
Megawati membantah jika dikatakan peran penyeimbang sebagai sikap negatif atau destruktif. Sebaliknya, sikap tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.
"Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup," ujarnya.
Baca Juga
PDIP Tegaskan Posisi sebagai Partai Penyeimbang, Bakal Kawal Pemerintahan
Presiden ke-5 itu menekankan bahwa pada saat yang sama, PDI Perjuangan memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Ia juga menegaskan bahwa sejarah bangsa mengajarkan adanya kontradiksi antara kepentingan kekuasaan dan tuntutan keadilan rakyat dalam setiap kekuasaan. Beliau secara spesifik menyoroti konteks pemerintahan saat ini.
“Pemerintahan Presiden Prabowo lahir melalui proses pemilihan umum, dengan dukungan politik yang besar dan penguasaan sumber daya negara yang kuat. Namun pengalaman sejarah juga membuktikan bahwa legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucap Megawati.
Megawati kemudian menginstruksikan agar kader PDI Perjuangan tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif. Partai harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.
"Kita tidak bertujuan menciptakan instabilitas, tetapi juga tidak akan membiarkan stabilitas dibangun dengan mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan kedaulatan rakyat," ungkap Megawati.