DPR Minta Tindak Tegas Produsen Jamu Nakal Berbahan Kimia Obat
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyoroti temuan BPOM terkait sejumlah produk jamu asam urat yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Temuan ini dinilainya sebagai peringatan penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat komitmen terhadap keamanan obat tradisional.
“Temuan BPOM ini harus menjadi alarm bersama. Jamu seharusnya menjadi produk alami dan aman, namun jika dicampur bahan kimia obat secara ilegal justru dapat membahayakan kesehatan masyarakat,” kata Netty dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).
Baca Juga
Lewat Jamu, Kreator Global Yuji Beleza Bakal Angkat Kuliner Indonesia ke Audiens Internasional
Netty menegaskan penegakan hukum harus diperkuat, terutama terhadap produsen yang secara sengaja mencampur jamu dengan obat-obatan keras yang hanya boleh diberikan melalui resep tenaga medis. “Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi menyangkut keselamatan rakyat,” ujarnya.
Menurut Netty, penggunaan jamu yang mengandung BKO tanpa pengawasan medis dapat menimbulkan efek samping berat, mulai dari kerusakan ginjal dan hati, gangguan hormon, hingga infeksi serius akibat penggunaan obat antiinflamasi secara tidak tepat. Karena itu, ia mendorong edukasi kepada masyarakat agar lebih hati-hati memilih jamu, terutama di tengah maraknya produk herbal yang dijual bebas secara online maupun di pasar tradisional.
“Masyarakat harus memastikan produk sudah memiliki izin edar, tidak mengklaim khasiat berlebihan, dan tidak menawarkan hasil instan. Dampak jangka panjang jamu ilegal bisa sangat berbahaya,” ungkapnya.
Baca Juga
BPOM Pastikan Belum Ada Produk Dalam Negeri Terkontaminasi Cesium-137
Lebih lanjut, Netty menilai, pemerintah perlu mendukung industri jamu legal yang memenuhi standar keamanan. Ia mengajak pemerintah daerah, platform e-commerce, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat tradisional.
“Keamanan produk herbal adalah tanggung jawab bersama. Semua pihak perlu terlibat agar masyarakat terlindungi dari produk ilegal yang membahayakan kesehatan,” tegasnya.