MTI: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Bukan Kebutuhan Mendesak

JAKARTA, investortrust.id – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya bukan kebutuhan mendesak. Saat ini, prioritas transportasi di Pulau Jawa adalah penguatan angkutan umum di perkotaan dan perdesaan, reaktivasi jalur rel nonaktif, serta perbaikan layanan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) hingga jaringan jalan ke pelosok desa.

“Kereta cepat ke Surabaya sebaiknya dilihat sebagai keinginan, bukan kebutuhan mendesak. Yang dibutuhkan saat ini justru penguatan angkutan umum di perkotaan dan perdesaan, serta reaktivasi jalur rel nonaktif,” ujar Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, Minggu (9/11/2025).

Baca Juga

MTI Minta Pemerintah Tuntaskan Jalur Kereta Mangkrak Sebelum Bangun Trans Railways

Djoko menjelaskan, Pulau Jawa telah memiliki infrastruktur transportasi yang maju, terutama jaringan jalan tol dari Merak hingga Probolinggo yang memangkas waktu tempuh perjalanan antarkota. Berdasarkan data BPJT per Agustus 2025, panjang jalan tol di Pulau Jawa mencapai 1.838,06 km atau 59,4% dari total jalan tol nasional.

Selain itu, jaringan rel juga sudah lengkap dengan panjang 4.921 km dan 473 stasiun. Namun, banyak jalur rel nonaktif yang dinilai perlu direaktivasi untuk mendukung konektivitas ekonomi lokal.

Djoko juga menyoroti aspek biaya pembangunan. Studi Bank Dunia (2019) mencatat biaya konstruksi HSR di Tiongkok mencapai US$ 17–21 juta per km, sementara proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung mencapai US$ 33 juta per km berdasarkan kontrak EPC, atau US$ 51 juta per km termasuk biaya non EPC.

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Bangun Jalur Kereta di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Menurutnya, biaya yang lebih tinggi dapat dimaklumi mengingat proyek tersebut merupakan HSR pertama di Indonesia dengan kebutuhan persiapan dan impor material.

Tantangan Integrasi

Konektivitas antarkota di Jawa dinilai sudah baik, namun integrasi transportasi perkotaan dan pedesaan masih minim. Dari 30 kota di Jawa, hanya sembilan kota yang memiliki transportasi umum modern berbasis pembelian layanan. Dari 85 kabupaten, hanya empat kabupaten yang memiliki layanan serupa. Bahkan kurang dari 5% desa di Jawa masih memiliki angkutan pedesaan aktif. “Angkutan pedesaan di Jawa hampir punah. Padahal ini urat nadi mobilitas warga,” kata Djoko.

Djoko menegaskan bahwa pembangunan transportasi harus memperhatikan karakter Indonesia sebagai negara kepulauan, bukan hanya terpusat di Jawa. “Fondasi transportasi yang kuat dan merata lebih penting daripada proyek ambisius. Pemerataan dan pengembangan wilayah di luar Jawa harus menjadi prioritas berikutnya,” pungkasnya.