Kemenkomdigi Pastikan Tidak Akan Tumpang Tindih dengan KSP dan BKP
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) Ismail, menegaskan Kemenkomdigi siap bersinergi dengan Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (BKP). Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi tumpang tindih tupoksi antarlembaga atau kementerian.
“Semua kementerian dan lembaga harus sinergi dan kolaborasi. Itu kata kuncinya. Dengan begitu, fokus masing-masing institusi bisa berjalan sesuai kekuatan dan mandatnya,” tegas Ismail di Kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Ismail menekankan, koordinasi antarlembaga di bawah Presiden Prabowo Subianto harus diperkuat. Menurutnya, reviu fungsi sangat penting agar tidak ada duplikasi kerja yang berujung pada pemborosan anggaran negara.
Ia mengungkapkan, Kemenkomdigi sangat terbuka melanjutkan diskusi dengan KSP maupun BKP untuk memetakan area kerja yang beririsan. Salah satu langkah yang kerap ditempuh adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kolaborasi resmi.
“MoU ini penting agar tidak ada duplikasi. Kalau tumpang tindih, bisa terjadi pemborosan karena satu area ditangani dengan sumber daya yang berlebih,” beber Ismail.
Langkah sinergi ini sejalan dengan arahan terbaru Istana. Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari sebelumnya menegaskan KSP akan memperkuat koordinasi dengan BKP agar komunikasi program pemerintah ke masyarakat lebih komprehensif.
Selain itu, BKP yang baru saja dipimpin Angga Raka Prabowo juga menekankan pentingnya komunikasi terpadu lintas kementerian. Kehadiran BKP diharapkan melengkapi fungsi Kemenkomdigi dan KSP, bukan saling tumpang tindih.
Ismail menambahkan, sinergi juga menyangkut tata kelola digital pemerintah. Komdigi saat ini tengah mendorong integrasi data lintas lembaga untuk mendukung program prioritas, mulai dari layanan publik berbasis digital hingga penguatan literasi aparatur negara.
Baca Juga
Dengan kolaborasi yang jelas, lanjutnya, setiap institusi bisa fokus menjalankan mandat sesuai posisinya. Sehingga pelayanan pemerintah yang lebih efisien, terarah, dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Semangatnya adalah memperkuat komunikasi pemerintah, bukan melemahkan. Jadi, yang harus kita lakukan adalah saling melengkapi,” tutup Ismail.