BP2MI Ungkap 10 Kantong Pekerja Migran, Pemda Diminta Buka Lapangan Kerja
JAKARTA, investortrust.id - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mendeteksi beberapa kantong wilayah pekerja migran ilegal asal Indonesia.
Sekretaris Utama BP2MI Rinaldi mengatakan, di kantong wilayah itu, masyarakat secara turun-menurun bermigrasi ketika kesulitan mencari kerja.
“Kantong-kantong itu di Indonesia ada beberapa. Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Tengah, Jawa Barat, dan termasuk sedikit di Sulawesi Selatan,” kata Rinardi, saat ditemui di Gedung BPS Pusat, Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Menurut Rinardi tujuan migrasi dari wilayah tersebut, rata-rata yaitu ke negara serumpun, Malaysia. Sebab, kata dia, untuk menuju dan bekerja di Malaysia banyak alternatif pintu masuk.
“Bisa melalui Batam, Entikong, Aru, Nunukan, Tanjung Balai Asahan, itu banyak. Dan pemerintah nggak mungkin menyetopnya,” ujar dia.
Rinardi mengatakan, para migran ilegal itu mengetahui celah aturan untuk mencari kerja di Malaysia. Caranya, kata dia, pekerja migran tersebut menggunakan visa kunjungan singkat antarnegara ASEAN yang berlaku 28 hari.
“Setelah 28 hari mereka balik lagi. Minta cap, pergi lagi,” ucap dia.
Rinardi mengatakan tak bisa melarang para pekerja migran ilegal itu. Untuk menghalangi kondisi semacam ini, perlu upaya dari pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja.
Baca Juga
Hingga Pertengahan Desember 2023, Aduan Pekerja Migran Indonesia Capai 1.932
“Kalau enggak ada lapangan kerja ya difasilitasi secara prosedural, dicatat namanya,” kata dia.
Data yang didapat investortrust, ada 10 provinsi yang menjadi kantong pekerja migran Indonesia. Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi yang menyumbang imigran dengan 1,06 juta orang. Di bawahnya, terdapat Jawa Barat dengan 1,03 juta orang.
Jawa Tengah berada di posisi ketiga dengan 1,01 juta orang. NTB menyusul di peringkat empat dengan 566 ribu orang. Lampung menempati peringkat lima dengan 219 ribu.
Baca Juga
Badan Migrasi PBB: Pekerja Migran Berkontibusi Lebih dari 9% PDB Global
Setelah lima provinsi tersebut, berurutan provinsi lain semisal Sumatera Utara, Banten, Bali, Sulawesi Selatan, dan DKI Jakarta.
Sementara itu, mengutip Usulan Rancangan Cetak Biru dan Peta Jalan Satu Data Migrasi Internasional (SDMI) 2023-2028, mencatat dua pertiga kabupaten/kota asal pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan kawasan dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata angka kemiskinan nasional.
Kabupaten teratas yang memiliki jumlah penempatan pekerja migran tahun 2022 yaitu Kabupaten Indramayu. Berdasarkan data BP2MI, kabupaten ini memiliki 12.794 pekerja migran. Pada periode yang sama penduduk miskin di Indramayu mencapai 12,77%.
Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur memiliki 8.885 orang pekerja migran. Wilayah ini memiliki persentase penduduk miskin pada 2022 sebesar 15,14%.
Kabupaten Cilacap menjadi wilayah ketiga yang memiliki 8.677 pekerja migran dengan persentase penduduk miskin 11,02%. Setelah itu ada Kabupaten Cirebon memiliki 7.639 pekerja migran, dengan 12,01% penduduk miskin.
Kabupaten Ponorogo memiliki 7.566 pekerja migran dan penduduk miskinnya 9,32%. Kabupaten Lombok Tengah memiliki 7.138 orang dengan penduduk miskin 12,89%. Dan terakhir, Kabupaten Blitar dengan 6.961 orang dengan 8,71% penduduk miskin.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono berharap dengan adanya kolaborasi Satu Data Migrasi Internasional dapat memberikan kontribusi terhadap negara. Kontribusi pertama yaitu remitansi yang berkontribusi terhadap PDB.
“(Kedua) Berapa kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Ketiga, bagaimana anak-anak yang bersekolah di luar negeri berkontribusi untuk Indonesia ke depan,” ujar Ateng.
Ateng berharap data yang ada dapat dimaksimalkan untuk perencanaan pembangunan nasional sehingga Indonesia bisa berdaya saing. Dengan pemetaan yang ada, Ateng berharap migran Indonesia dapat mendapat peningkatan keahlian.
“Pendidikannya yang leveling, misalnya, D1 ke atas, atau nurse, kontribusinya akan semakin besar terhadap perekonomian,” kata dia.
Peningkatan keahlian menjadi penting, mengingat dengan low skilled saja, migran asal Indonesia yang bermigrasi ke Amerika Serikat (AS) mampu meningkatkan penghasilannya hingga 500% dibanding tidak melakukan migrasi.
Bandingkan pula dengan remitansi migran internasional Nepal yang bekerja di Negara-Negara Teluk (GCC) dan Malaysia. Migran asal Nepal disebut mampu mengurangi kemiskinan hingga 40% antara tahun 2001-2011.
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha berharap para pekerja migran mendapatkan pengelolaan yang baik di tingkat domestik dan internasional.
“Dalam konteks tersebut Global Context for Migration merupakan satu-satunya kesepakatan mengenai migrasi. Dan kita berpartisipasi aktif menjadi pengusul,” kata Judha.