Ini Kementerian yang Paling Banyak Diadukan ke Ombudsman RI
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi instansi dengan jumlah aduan laporan terbanyak kepada Ombudsman RI pada 2023. Sebanyak 18 laporan masyarakat dialamatkan kepada kementerian tersebut.
Laporan yang masuk ke Bidang Keasistenan Utama (KU) V Ombudsman RI disampaikan langsung oleh Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto di Jakarta, Selasa (6/2/2024).
"Dari laporan tersebut, Kementerian ESDM merupakan instansi dengan jumlah laporan paling banyak. Yang dilaporkan kebanyakan adalah Ditjen Minerba," tutur Hery.
Baca Juga
Ombudsman RI Temukan Masalah Terkait Kesiapan Logistik Pemilu 2024
Hery menjelaskan, Bidang KU V Ombudsman RI menerima 43 laporan pada 2023. Selain Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi yang terbanyak ke-2 dengan 16 laporan.
Dia mengungkapkan, Bidang KU V Ombudsman RI berhasil melampaui target penyelesaian laporan tahun lalu.
"Dari jumlah penerimaan laporan tersebut, meskipun yang masuk 43, tapi dari target penyelesaian pada 2023 itu mencapai 45. Alhamdulillah diselesaikan 50 laporan, jadi di atas target," papar dia.
Menurut Hery Susanto, penyelesaian laporan tersebut tidak hanya terhadap aduan yang teregistrasi pada 2023, namun juga tahun sebelumnya. Hal ini membuat data penyelesaian laporan Ombudsman lebih tinggi dibandingkan data penerimaan laporan masyarakat.
Bidang KU V Ombudsman RI, kata Hery, memproyeksikan mampu menutup hingga 55 laporan pada 2024. Target ini didasari atas pencapaian pada 2023 yang berhasil melampaui target penyelesaian laporan.
"Tahun ini dicanangkan 55 laporan. Mudah-mudahan bisa tembus di atas itu. Kenapa berani? Karena kemarin kami pasang 45 ternyata tembus 50. Kalau sekarang (target) 55 mungkin tembus di 60," ucap Hery saat sesi doorstop.
Baca Juga
Ombudsman Minta Pemprov DKI Terbitkan Aturan untuk Lanjutkan Pembangunan SJUT
Hery Susanto menambahkan, Bidang KU V Ombudsman mengampu koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves).
Setidaknya ada tujuh kementerian teknis yang menjadi mitra pengawasan Bidang KU V Ombudsman RI, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Parekraf, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian KKP.
"Itu kementeriannya. Ada juga dalam konteks BUMN, tentunya mengikuti kementerian teknis. Misalnya kalau ESDM ada Pertamina, PLN, dan lain-lain," ucap dia.