Kemendagri Godok Aturan Tegas Larang Penggunaan Mobil Dinas untuk Mudik
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan, Kemendagri masih menggodok aturan terkait pelarangan mobil dinas untuk mudik. Aturan ini tengah dirumuskan Kemendegari dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda), khususnya dari DKI Jakarta dan Jawa Barat.
“Kita sedang godok konsepnya, kita minta masukan juga dari pemerintah provinsi Jakarta, Jawa Barat, karena kan terkait semua ini urgent sebetulnya,” kata Bima Arya, kepada media di kompleks Widya Chandra III, Jakarta (2/4/2025).
Baca Juga
Wamendagri Bakal Tegur Wali Kota Depok yang Izinkan ASN Mudik Pakai Mobil Dinas
Menurut Bima, pembahasan aturan ini masih berlangsung di Kemendagri. Mantan Wali Kota Bogor itu berharap aturan larangan mobil dinas untuk mudik lebaran bisa diselesaikan tahun ini.
“Saat ini sedang digodok di Kemendagri. Kita tampung dulu masukan dari para pakar dan teman-teman pemerintah sekitar Jawa Barat. Di tahun ini lah mudah-mudahan,” katanya.
Bima mengatakan, penggunaan mobil dinas untuk keperluan mudik sudah jelas dilarang. Ia memahami ada kepala daerah yang ingin memberi penghargaan kepada stafnya, tetapi penggunaan fasilitas negara harus sesuai aturan.
“Itu sudah clear, kami memahami ada yang kepada ingin me-reward stafnya, tetapi ya tidak seperti itulah mekanismenya. Banyak cara untuk memberikan perhatian, tetapi tidak dengan menggunakan fasilitas dinas,” ucapnya.
Menurutnya, jika kebijakan ini dilonggarkan, akan ada risiko besar terhadap anggaran negara.
“Karena bisa dibayangkan kalau dibolehkan maka ada mobilisasi fasilitas daerah, fasilitas negara yang digunakan oleh kepala daerah yang menimbulkan risiko potensi kerugian negara,” kata Bima.
Baca Juga
Di lain sisi, ia juga menyatakan tidak semua aparatur sipil negara (ASN) yang cuti bersama selama libur Lebaran 2025,. Dikatakan, terdapat ASN yang tetap bekerja dengan sistem shif, dan mereka tetap membutuhkan fasilitas dinas operasional.
“Libur ini banyak yang piket juga, jangan sangka libur ini semuanya libur juga. Pemerintah itu punya sistem shift, jadi semuanya ada yang piket dan tentu butuh juga fasilitas mobil dinas dan lain-lain untuk bekerja,” kata Bima.