Tegaskan Pembatasan Pergerakan Truk ODOL, Menko AHY: Ini Tidak Bisa Dibiarkan
TANGERANG, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, pembatasan truk over dimension over load (ODOL) di periode libur Lebaran 2025 merupakan hal yang harus dilakukan guna meminimalisir kecelakaan lalu lintas (laka lantas).
“Kita ingin tegas untuk menertibkan ODOL, Over Dimension Over Loading. Truk-truk ODOL ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan, kita ingin memastikan bahwa bukan hanya pengemudi tetapi juga para owner (pelaku usaha) bertanggung jawab,” tegasnya saat konferensi pers di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (1/3/2025).
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan pembatasan angkutan barang pada periode angkutan lebaran (angleb) 2025. “Kalau ODOL, di masa mudik (lebaran) nanti ada pembatasan mobilitas angkutan-angkutan besar,” tambahnya.
Menhub Dudy menekankan kembali kebijakan tersebut seiring dengan komitmen implementasi “Zero ODOL” yang sebelumnya disepakati bersama dengan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita.
“Ya, itu yang akan kita terapkan. Semula kan Zero ODOL itu mestinya di tahun 2023 sudah dilaksanakan, nah (tahun 2025) ini akan kita terapkan,” tandasnya.
Baca Juga
Sebelumnya diberitakan, Menhub Dudy bersama Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) telah menyepakati penerapan kebijakan Zero ODOL.
“Kami dari Kementerian Perhubungan mengucapkan banyak terima kasih dan mengapresiasi Kementerian Perindustrian. Setelah sekian lama kami melakukan rapat intensif, akhirnya kami sepakati bahwa penerapan Zero ODOL harus segera dilaksanakan di lapangan,” kata Dudy beberapa waktu lalu.
Menhub juga menegaskan, keluhan masyarakat terkait kendaraan ODOL akan segera ditindak guna mewujudkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan jalan, mengurangi dampak buruk terhadap infrastruktur, dan meningkatkan efisiensi distribusi logistik di Indonesia.
“Ini adalah wujud dari komitmen kami untuk memastikan keselamatan transportasi, khususnya transportasi darat. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan Zero ODOL akan segera kita laksanakan tanpa tahapan lagi,” tegas Dudy.
Baca Juga
Lebih lanjut, Kemenhub akan terus berkoordinasi lintas sektor guna menyempurnakan kebijakan ini.
“Kami juga akan bekerja sama dengan stakeholder lain yang berkaitan dengan penerapan Zero ODOL, termasuk Kepolisian RI, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia,” tambah Dudy.
Dalam kesempatan yang sama, Menperin Agus Gumiwang menyampaikan, pihaknya mendukung penuh terhadap kebijakan ini sebagai bagian dari tanggung jawab sektor industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan berkelanjutan.
“Kami selalu mendukung penerapan Peraturan Zero ODOL. Ini kesadaran kami dalam menciptakan Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L) di lapangan dan juga termasuk di sektor industri,” jelas dia.