Akui Efisiensi Berpengaruh ke Operasional, Ombudsman Komitmen Maksimalkan Pelayanan Publik
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Ombudsman Mokhammad Najih mengungkap kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga memiliki dampak tersendiri bagi instansi yang ia pimpin. Namun ia menekankan Ombudsman secara umum mendukung langkah Prabowo terkait dengan efisiensi anggaran pemerintahan.
"Tentu efisiensi ini memang sebagai program presiden kita perlu mendukung ya. Meskipun dengan serba keterbatasan yang ada di ombudsman, kita merasakan bahwa efisiensi ini tentu memberi dampak baik secara negatif maupun positif," katanya ditemui di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (24/2/2025).
Najih menjelaskan Ombudsman kali ini tengah melakukan akselerasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat dampak dari efisiensi. Ia mengakui efisiensi yang ada sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional Ombudsman. Meski demikian, ia menyebut Ombudsman tetap komitmen untuk memaksimalkan pelayanan publik.
"Memang yang sangat dirasakan adalah di dukungan operasional yang terutama di program-program substansi itu untuk dukungan terhadap penyelesaian laporan masyarakat dan pencegahan maladministrasi. Karena itu termasuk dari satuan yang dikenakan efisiensi," jelasnya.
Berbeda dengan kebutuhan operasional, ia mengatakan efisiensi anggaran di Ombudsman tidak menyasar terhadap satuan pengeluaran untuk belanja pegawai. Namun di satu sisi, efisiensi tersebut berpengaruh terhadap belanja barang dan modal yang berkaitan pada tenaga kerja dengan status outsourcing.
"Nah ini yang sedang kita upayakan untuk lakukan akselerasi bagaimana agar mereka yang sudah melakukan perjanjian kontrak dengan ombudsman itu tidak terjadi pemutusan hubungan kerja," tuturnya.
Selain itu, ia menyebut Ombudsman tengah melakukan penyesuaian terhadap belanja yang berkaitan dengan pengadaan barang atau operasional. Di antaranya seperti sewa gedung hingga sewa kendaraan.
Baca Juga
"Itu sedang kita lakukan akselerasi agar operasional kantor tetap bisa berjalan meskipun dengan (anggaran) serba terbatas," ujarnya.
Meski mendukung langkah efisiensi dari Prabowo itu, Najih berharap agar ada relaksasi yang diberikan terhadap program-program prioritas Ombudsman. Alumnus Universitas Brawijaya itu menyebut tengah menjajaki diskusi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga-lembaga terkait soal kemungkinan peninjauan kembali dukungan terhadap program prioritas Ombudsman.
"Sebenarnya kami ini kan lembaga yang mendapat pagu kecil ya, kantor kami ada di seluruh provinsi di Indonesia," tandasnya.
Dalam keterangan yang dilansir dari situs Ombudsman, lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik itu pada Tahun Anggaran 2025 mendapatkan alokasi sebesar Rp255,59 miliar namun mengalami pemangkasan sebesar Rp91,6 miliar atau 35,84%, sehingga kini menjadi Rp163,99 miliar usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR sebagai mitra Ombudsman RI pada tanggal 12 Februari 2025.
Sebagian anggaran tersebut sudah dialokasikan untuk belanja pegawai Ombudsman tingkat pusat sebesar Rp127.254.496.000, sehingga tersisa sekitar Rp36 miliar.
"Sisa dana ini tidak cukup untuk membiayai kebutuhan dasar organisasi lainnya, termasuk honor Tenaga Pendukung di Ombudsman RI pusat dan 34 Kantor Perwakilan se-Indonesia," kata Najih, Kamis (13/2/2025) dikutip dari laman Ombudsman.