Dorong Program 3 Juta Rumah, Nusron Bakal Siapkan Lahan Permukiman di 50 Kabupaten/Kota
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid tengah menyiapkan lahan idle atau terbengkalai untuk dijadikan lahan permukiman. Kementerian ATR/BPN telah memetakan lahan terbengkalai di 50 kabupaten/kota untuk mendorong program 3 juta rumah setahun.
Awalnya, Nusron mengatakan, dirinya bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait akan mengusulkan program 3 juta rumah ini menjadi proyek strategis nasional (PSN). Usulan itu untuk mencegah munculnya spekulan yang membuat harga tanah untuk program 3 juta rumah melambung tinggi.
“Jadi Pak Prabowo kan punya program 3 juta rumah yang leading sector-nya Kementerian PKP. (Program) 3 juta rumah itu enggak gampang. Salah satu hambatan paling sulit adalah tanah, lahan. Begitu tahu akan membangun 3 juta rumah, pasti lahannya itu mahal, dinaikkan (harganya) oleh orang yang punya (lahan) atau masuk pihak ketiga menjadi spekulan dan lain sebagainya,” katanya usai acara HUT ke-26 Apersi bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat Menuju Indonesia Sejahtera" di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Baca Juga
Menteri Perumahan dan ATR/BPN Bakal Usul Program 3 Juta Rumah Masuk Proyek Strategis Nasional (PSN)
“Nah, kalau kita buat PSN, itu nanti harga tanah tidak boleh lebih dari appraisal. Kalau dia menaikkan lebih tinggi sehingga terjadi dispute (sengketa), bisa konsinyasi di pengadilan," sambung Nusron.
Dalam perhitungan Nusron, bila dalam satu kabupaten/kota bisa dibangun sekitar 10.000 hingga 20.000 rumah, maka dengan 50 kabupaten/kota tersebut secara kumulatif bisa dibangun sekitar 1 juta rumah.
Nusron melanjutkan, bila ditambah dengan fasilitas umum dan khusus, maka total lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan 20.000 rumah sekitar 150-200 hektare (ha).
“Saya katakan rata-rata (lahan yang dibutuhkan) 150 - 200 hektare. Nah, tugas saya mencari lahan 200 hektare. Tugas saya cari petanya dulu mana yang memungkinkan,” ucap dia.
Sebanyak 50 kabupaten/kota yang dipetakan Kementerian ATR/ BPN tersebut tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, hingga Bali.
“Ada di luar Pulau Jawa juga, misalnya Makassar, Lampung, Medan, Bali,” imbuh Nusron.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mengusulkan program 3 juta rumah agar masuk dalam proyek strategis nasional (PSN).
“Kemarin Pak Nusron dan saya diterima oleh Pak Presiden Prabowo, sambil makan, 2 jam kita diskusi. Salah satu yang Pak Nusron dan saya sepakati adalah kita akan memperjuangkan proyek strategis nasional untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Jadi kita berkolaborasi dengan sangat baik, bagaimana nanti kita akan usahakan (program 3 juta rumah masuk PSN, red),” kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di acara HUT Apersi.
Ara berharap usulan tersebut dapat disepakati oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto agar segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Mohon doanya karena ada proses yang perlu kita yakinkan di Menko Perekonomian, dan tentu kita akan laporkan kepada Presiden, supaya (usulan) ini menjadi salah satu terobosan untuk mencapai (program 3 Juta Rumah) itu,” ucap Ara.
Sebelumnya, Maruarar mengatakan, daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian PKP tahun anggaran 2025 sebesar Rp 5,27 triliun hanya mampu membangun rumah sekitar 255.000 unit dari target pembangunan 3 juta rumah setahun.
“Sebagai operator, kami itu membangun 255.000 rumah. Itu dari APBN yang ada. Berarti dari target 3 juta, itu kita mesti bangun sekitar 2.750.000 lagi,” katanya.
Baca Juga
Wamen PKP Ungkap China dan Timur Tengah Minat Bangun Program 3 Juta Rumah
Alhasil, ia akan mengajukan beberapa usulan yang telah digodoknya dengan beberapa stakeholder ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Makanya kita dengan satgas (perumahan) kompak untuk meyakinkan, nanti sore, dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPKP supaya pikirannya sama (gotong royong membangun 3 juta rumah setahun),” ujar Ara.