Pemerintah Tegaskan Konsistensi Terkait Kedaulatan di Laut Natuna Utara
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menegaskan tidak ada pergeseran dalam kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono seusai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/12/2024).
“Kita tidak punya pergeseran standing apa pun terkait kedaulatan,” tegasnya.
Baca Juga
Menko Polkam: Kerja sama Indonesia-China Tak Akan Berdampak pada Kedaulatan di Laut Natuna Utara
Menlu menekankan kedaulatan nasional tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam menyikapi isu-isu di kawasan tersebut. Langkah-langkah kolaborasi, menurut Menlu sedang dijajaki bersama Republik Rakyat China (RRC) untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara.
“Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita,” jelasnya.
Selanjutnya, Menlu menyampaikan dalam keterangan tertulis yang telah dirilis, kedua negara sepakat untuk membentuk komite bersama guna mendiskusikan perincian kerja sama. Menurutnya, hal tersebut termasuk lokasi geografis serta hukum yang relevan di masing-masing negara.
“Kerja sama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya termasuk lokasi geografisnya, tempatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan,” tegas Menlu.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi menyampaikan lawatan luar negeri Presiden Prabowo pada bulan November lalu memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan negara sahabat. Di samping itu, pada lawatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional dengan berpartisipasi pada forum kerja sama ekonomi global.
Baca Juga
KKP Tangkap Kapal Ilegal Vietnam di Natuna, Total Kerugian Capai Rp 117,7 Miliar
“Jadi selain mendaftar, bergabung ke BRICS, kita juga sedang mendaftar dan bergabung dengan OECD. Kita juga berpartisipasi dalam CPTPP. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden, kita akan bergabung dengan klub mana pun yang kemudian nanti bisa memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita,” ucap Hasan Nasbi.