RRT Klaim Laut Natuna Utara, Jokowi Ingatkan Semua Harus Menjaga Hukum Internasional dalam KTT dengan Asia Timur

JAKARTA, investortrust.id – Di tengah heboh diterbitkannya peta standar Tiongkok Edisi 2023 belum lama ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Asean dan mitra-mitranya memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dengan terus menghormati hukum internasional. Rilis peta teranyar oleh Kementerian Sumber Daya Alam RRT tercatat menimbulkan kontroversi dan protes dari banyak negara, lantaran Beijing dinilai mengklaim secara sepihak wilayah negara lain dalam dokumen resmi tersebut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Asean bersama tiga mitra utama di Asia Timur, yakni Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Tiongkok, selama lebih dari tiga dekade telah membuahkan banyak hasil dan menjadi motor pertumbuhan di Benua Kuning yang sama-sama ditinggali. “Namun, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita semuanya juga harus memiliki rasa yang sama, kesadaran yang sama, untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, dengan terus menghormati hukum internasional,” kata Kepala Negara RI saat membuka KTT Ke-26 ASEAN Plus Three di Jakarta, 6 September 2023. 

Konferensi pucuk pimpinan Asean dengan tiga mitra utama di Asia Timur-- yakni Korsel, Jepang, dan Tiongkok -- itu diselenggarakan dalam rangkaian KTT Ke-43 ASEAN. Acara yang berlangsung di Ibu Kota Jakarta, 5 hingga 7 September mendatang, merupakan hajatan akbar terakhir yang digelar dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023. 

Baca Juga

Indonesia Inisiatif Percepat Negosiasi Kode Etik di Laut Tiongkok Selatan

Tampak hadir langsung dalam KTT ASEAN Plus Three adalah Presiden Korsel Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Sedangkan Presiden RRT Xi Jinping tidak datang, namun mengirimkan wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang.

Sementara itu, dalam terbitan dokumen terbaru, Laut Natuna Utara yang merupakan wilayah Indonesia juga masih dimasukkan dalam peta resmi Tiongkok. Klaim sepihak RRT atas wilayah perairan Natuna Indonesia sudah terjadi sejak diumumkan sepihak konsep 9 garis putus-putus (nine-dash line) oleh negara komunis itu.

Indonesia selama ini menegaskan tidak mengakui nine-dash line yang kerap menjadi pembenaran RRT untuk mengklaim kepulauan di Laut China Selatan (LCS). Itulah sebabnya, Indonesia menamai wilayan laut di Kabupaten Natuna itu sebagai Laut Natuna Utara.

Selama ini, RRT sudah mengklaim hampir seluruh wilayah LCS melalui konsep nine-dash line, yang mereka katakan sebagai wilayah historisnya. Sekitar 90% Laut China Selatan seluas 2 juta km persegi diklaim Negeri Tirai Bambu itu sebagai hak maritim historisnya, meski berjarak hingga 2.000 km dari Tiongkok daratan.

Dari klaim sepihak tersebut, Beijing bahkan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di sana. LCS ini dilintasi oleh jalur pelayaran penting dunia dan berisi ladang gas serta tempat penangkapan yang kaya ikan.

Klaim teritorial sepihak RRT tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan. Selain dengan Tiongkok, LCS berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam.

Ciptakan Ekosistem EV Baterai

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga mengatakan, kita tidak boleh cepat berpuas diri dan harus terus membuka dan menciptakan peluang-peluang kerja sama baru. “Ini termasuk kerja sama dalam pembangunan ekonomi hijau, yang jadi prioritas ke depan. Asean sangat menghargai dukungan RRT, Jepang, dan Korsel untuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik (electric vehicle battery), serta ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF),” katanya.

AIPF merupakan salah satu flagship event dalam rangkaian KTT ASEAN Ke-43, yang baru pertama kali digelar dalam Keketuaan Indonesia di Asean 2023. Forum yang melibatkan kerja sama pemerintah, BUMN, dan swasta ini memiliki tiga agenda utama.

Pertama, memperkuat infrastruktur hijau dan rantai pasokan yang berketahanan. Kedua, mendorong transformasi digital serta ekonomi kreatif dan berkelanjutan. Ketiga, memperkuat pembiayaan inovatif.

“Kerja sama antarnegara penting bagi kemajuan dan pertumbuhan kawasan. Namun, tujuan tersebut pasti terganggu jika perdamaian dan stabilitas di kawasan tidak mampu kita jaga,” tegas Jokowi.