Ini 5 Rekomendasi IESR Tangani Polusi Udara, Cek
JAKARTA, investortrust.id - Institute for Essential Services Reform (IESR) memberi lima rekomendasi ke pemerintah dalam upaya menangani polusi udara, utamanya yang sudah sangat parah di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan.
Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa menyebutkan, selain mengganggu kesehatan, polusi udara juga berdampak pada kondisi ekonomi. Berdasarkan laporan Bank Dunia, polusi udara di Indonesia dapat mengurangi PDB negara sekitar US$ 220 miliar atau sekitar 6,6% per tahunnya.
“Untuk itu, kami merekomendasikan sejumlah langkah yang perlu diambil oleh pemerintah. Yang pertama, penerapan standar kualitas bahan bakar yang lebih ketat, di mana pemerintah perlu dengan segera menerapkan standar kualitas bahan bakar yang setara Euro 4, bahkan lebih tinggi untuk diesel dan bensin, dengan menurunkan kandungan sulfur ke dalam bahan bakar,” kata Fabby dalam webinar yang dilangsungkan Selasa (19/11/2024).
Dia memaparkan, salah satu penyebab utama dari polusi udara di Indonesia adalah rendahnya kualitas bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor dan juga oleh industri. Maka dari itu, perlu dilakukan peningkatan kualitas bahan bakar yang rendah sulfur.
Baca Juga
“Yang kedua, meningkatkan infrastruktur pengolahan dan distribusi bahan bakar, di mana ini dilakukan untuk mencapai kualitas bahan bakar yang lebih baik, di mana kita perlu melakukan pembaruan infrastruktur kilang minyak dan kualitas distribusi minyak. Dan ini mungkin memerlukan investasi dalam teknologi baru dan modernisasi fasilitas yang sudah ada,” ungkap dia.
Selanjutnya, rekomendasi ketiga adalah mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi. Selain memperbaiki kualitas bahan bakar, diperlukan insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan, seperti misalnya kendaraan listrik yang saat ini sudah mulai tumbuh di Indonesia.
“Pemerintah bisa memberikan subsidi dalam bentuk insentif pajak atau fasilitas infrastruktur pengisian daya listrik yang lebih luas bagi kendaraan listrik, dan juga apa yang kita sebut sebagai supply side policy, yang di mana secara bertahap harus mulai mengurangi penggunaan bahan bakar, teknologi kendaraan bermotor bakar,” ucap Fabby.
Rekomendasi keempat adalah diperlukan juga kampanye kesadaran masyarakat, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya polusi dan pentingnya perbaikan kualitas bahan bakar.
“Kampanye edukasi mengenai pentingnya menggunakan kendaraan yang efisien dan ramah lingkungan dapat membantu perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya bisa mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan oleh transportasi,” jelasnya.
Rekomendasi kelima adalah melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Menurut Fabby, agar kebijakan ini berjalan efektif, pengawasan dan penegakan hukum yang ketat sangat diperlukan.
“Pemerintah harus memastikan bahwa kualitas bahan bakar yang dijual di pasar benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap produsen bahan bakar yang tidak memenuhi ketentuan ini,” tegas Fabby.