Muhammadiyah Disebut Terima Konsesi Tambang Batu Bara, Begini Tanggapan MUI

JAKARTA, investortrust.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespons keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang disebut menerima konsesi pertambangan batu bara dari pemerintah seperti halnya Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU).

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyebut pihaknya tidak mempermasalahkan keputusan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Islam menerima izin konsesi pertambangan batu bara. Namun, Anwar Iskandar mengingatkan izin tersebut tidak boleh dimanfaatkan sembarangan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan.

Baca Juga

Pemerintah akan Bentuk Satgas Pengelola Izin Tambang Ormas Keagamaan 

“Baik-baik saja menurut saya, yang penting satu ya, jangan sampai merusak lingkungan. Oleh karena itu, ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik,” katanya ketika ditemui di gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Hal penting lainnya adalah jangan sampai aktivitas pertambangan batu bara tersebut merugikan masyarakat setempat. Jangan sampai aktivitas pertambangan itu tidak melibatkan masyarakat dan bahkan membuat mereka miskin.

“Ada aturan yang mewajibkan para pengelola itu kemudian bisa mengembalikan lagi dengan baik. Kedua, tidak merugikan masyarakat sekitar, jangan sampai membuat miskin masyarakat sekitar tambang itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Anwar menyebut keputusan pemerintah untuk memberikan izin pertambangan batu bara ke ormas keagamaan tidak ada salahnya. Keputusan tersebut merupakan bentuk balas budi pemerintah kepada ormas keagamaan yang berjasa untuk bangsa dan negara.

“Ya secara filosofis kan baik, ya jadi pemerintah itu ingin membalas budi kepada ormas-ormas yang nyata telah berjasa kepada negara ini, terutama perang kemerdekaan dulu,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar kabar PP Muhammadiyah memutuskan menerima izin pertambangan batu bara. Hal itu diungkapkan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas.

Meski demikian, keputusan tersebut belum final dan masih akan dibahas. Keputusan final mengenai hal itu baru akan diumumkan saat konsolidasi nasional Muhammadiyah di Yogyakarta yang akan digelar dalam waktu dekat

"Nanti Muhammadiyah ada konsolidasi nasional Sabtu-Ahad di Yogyakarta, nanti tunggu itu aja pernyataannya," ujar Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief di Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024) mengutip Antara.

Baca Juga

Jokowi Teken Perpres soal Syarat dan Mekanisme Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

PP Muhammadiyah akan melakukan pengkajian untuk menentukan arah yang akan diambil jika mendapat tawaran pengelolaan tambang dari pemerintah. Kemudian ormas Islam tersebut juga mempertimbangkan yang melibatkan seluruh elemen hingga tingkat daerah.

Selain itu, PP Muhammadiyah juga berkonsultasi dengan berbagai ahli lintas bidang serta perwakilan daerah soal manfaat tambang terhadap masyarakat serta meminimalisir potensi dampak negatif.