Ada Lagi, Ribuan Data Proyek dan Izin Usaha Tersebar di Dark Web
JAKARTA, investortrust.id - Kabar mengenai kebocoran data di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Kali ini beredar kabar ribuan data proyek dan izin usaha telah tersebar di Dark Web.
Akun X (d/h Twitter) @FalconFeedsio mengungkapkan bahwa data yang tersebar mencakup catatan proyek investasi, catatan izin usaha, dan informasi dari portal National Single Window for Investment (NSWI).
“Seorang pelaku ancaman mengaku telah membocorkan pangkalan data Kementerian Investasi/BKPM RI. Data tersebut mencakup 11.000 catatan proyek investasi dan 8.000 catatan izin usaha, dan informasi dari portal NSWI,” cuit akun X @FalconFeedsio pada Minggu (21/7/2024).
Akun X @FalconFeedsio terbilang sering mengungkap serangan siber terhadap instansi pemerintah di Indonesia. Terakhir, akun tersebut mengungkap bocornya data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Baca Juga
Kasus Data Bocor Indonesia Muat No Identitas, Kali Ini Pemkot Semarang Kebobolan
Akun X @FalconFeedsio mengungkapkan kebocoran data Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (Inafis) Polri dan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI. Bocornya data Kemenhub juga tak luput dari pantauan akun tersebut.
Akun tersebut juga mengungkap kebocoran data Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Demikian halnya dengan kebocoran data milik DPR RI.
Bikin Minat Investor ke Indonesia Turun
Menurut Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja, maraknya kebocoran data instansi pemerintah membuat investor mengurungkan niatnya untuk menanamkan modalnya di Tanah Air. Sebab, insiden tersebut erat kaitannya dengan keamanan informasi sensitif yang mereka berikan ke pemerintah.
Baca Juga
Apa Kabar Dekriptor PDNS 2 yang Diberikan Peretas? Begini Kata Kemenkominfo
“Data yang seharusnya tidak diumbar ke publik atau akhirnya tersebar karena bocor, data yang seharusnya hanya untuk keperluan administrasi atau perizinan ke pemerintah saja,” katanya kepada Investortrust dikutip Minggu (21/7/2024).
Selain potensi kebocoran data ke publik, bagi investor serangan siber terhadap pusat data pemerintah dianggap menghambat jalannya bisnis mereka. Karena sangat mungkin mereka tidak bisa menjalankan bisnisnya di Indonesia lantaran izin yang mereka ajukan tak kunjung diterbitkan pemerintah.
“Perizinannya mandek karena ada serangan siber, akhirnya tak bisa beroperasi segera. Padahal mereka sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk berinvestasi. Belum lagi bisnis yang operasionalnya terganggu karena layanan publik pemerintah terganggu,” tuturnya.
