Menko Hadi: Revisi UU TNI dan UU Polri Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan revisi UU TNI dan UU Pori harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, kata Hadi, pemerintah tidak hanya mengupayakan perubahan revisi UU TNI dan UU Polri sesuai persyaratan formil pembentukan peraturan perundang-undangan.
Hal itu diungkapkan Hadi Tjahjanto saat menjadi pembicara kunci dalam acara dengar pendapat publik mengenai RUU TNI dan RUU Polri yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).
“Saya menekankan, pemerintah tidak hanya sekadar melakukan pemenuhan terhadap persyaratan formil pembentukan UU saja. Namun, juga yang paling penting adalah mendorong dan memastikan substansi materi muatan RUU TNI dan RUU Polri mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi TNI dan Polri,” katanya.
Baca Juga
Panglima Buka Suara soal Militer Isi Jabatan Sipil di Revisi UU TNI
Hadi menjelaskan naskah kedua RUU perubahan tersebut telah diinisiasi oleh DPR dan sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Presiden Jokowi kemudian Hadi sebagai menko polhukam untuk mengoordinasikan penyusunan kedua RUU tersebut.
“Secara khuusus Bapak Presiden melalui Mensesneg menunjuk saya selaku menko pollhukam untuk mengoordinasikan penyusunan RUU TNI dan RUU Polri tersebut sesuai dengan ketentuan formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,” kata dia.
Baca Juga
Untuk itu, Kemenko Polhukam menyelenggarakan acara dengar pendapat publik. Sejumlah kalangan, seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga jurnalis hadir sebagai perwakilan representatif masyarakat. Acara ini juga turut dihadiri para perwakilan kementerian/lembaga terkait.
“Diharapkan pemerintah mampu menghadirkan dialektika dan mendapatkan keberagaman perspektif terkait substansi dalam RUU TNI dan RUU Polri, baik pendapat yang mendukung maupun yang kontra akan terwujud satu keseimbangan antara kebutuhan pengembangan organisasi TNI dan Polri serta kebutuhan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Hadi.