Majelis Partai Desak Mardiono Gelar Muktamar PPP Buntut Gagal ke DPR
JAKARTA, investortrust.id - Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang dipimpin Plt Ketua Umum Mardiono untuk segera menggelar muktamar pada tahun ini. Desakan ini Dilontarkan lantaran Mardiono dinilai gagal membawa PPPP ke DPR pada Pemilu 2024.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy mengatakan surat tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur dan Mustofa Aqil Siroj kepada Mardiono.
"Betul, disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Kehormatan, Kiai Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Syariah Kiai Mustofa Aqil," ujar pria yang akrab disapa Romy dikutip dari Antara, Selasa (18/6/2024).
Baca Juga
Meski demikian, Romy yang menjabat sebagai ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP tak ikut menemui Mardiono. Hal ini karena Romy memiliki agenda pribadi di luar negeri.
Diketahui, surat tertanggal sejak 1 Mei 2024 itu dibubuhkan empat tanda tangan petinggi dewan majelis, yakni Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.
Surat itu berisi sejumlah sikap dewan majelis. Mereka meminta Muktamar PPP digelar pada 2024. Muktamar tersebut digelar karena penurunan suara PPP secara nasional pada Pemilu 2024.
"Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat, suara PPP di tingkat nasional (DPR) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di tingkat daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota), nomenklatur pelaksana tugas ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode," bunyi poin tersebut.
"Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada tahun 2024, selambat- lambatnya tiga bulan setelah surat ini diterima," tulis Dewan Majelis PPP dalam suratnya.
Baca Juga
Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.
"Bahwa, kontestasi Pilpres 2024 sudah selesai dengan adanya pengumuman MK tanggal 22 April 2024. Karenanya, PPP harus segera menentukan sikap terhadap pemerintahan mendatang melalui forum permusyawaratan partai yang sesuai. Kami mendesak agar segera dilakukan musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk memutuskan hal tersebut dan hal-hal strategis lainnya," bunyi surat itu.