Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Lihat Rekam Jejak Pansel Capim KPK
JAKARTA, investortrust.id - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Transparency International Indonesia, IM57+ Institute, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelenggarakan seleksi dan pemilihan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029.
Hal itu dengan mempertimbangkan kriteria rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, serta integritas yang teruji.
Hal itu diungkapkan Peneliti Transparency International (TI) Indonesia, Izza Akbarani dalam acara Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil yang bertajuk "Kawal Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK 2024-2029" di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (8/5/2024).
"Dengan demikian, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Presiden untuk menyelenggarakan seleksi dan pemilihan Pansel dengan mempertimbangkan kriteria rekam jejak dalam pemberantasan korupsi, serta integritas yang teruji," ujar Izza.
Adapun dorongan ini, kata Izza dilatar belakangi oleh pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin nyata.
Berdasarkan temuan terbaru dalam studi Anti-Corruption Agency (ACA) Assesment 2023 yang dirilis Transparency International Indonesia, menemukan bahwa mayoritas 50 indikator yang terbagi dalam enam dimensi pengukuran kinerja KPK, mengalami penurunan drastis jika dibandingkan dengan kinerja KPK sebelum revisi UU.
Persentase penurunan terbesar terjadi pada dimensi independensi yang mengalami anjlok 55% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 28% di tahun 2023). Lalu dimensi penindakan yang mengalami penurunan sebesar 22% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 61% di tahun 2023). Serta dimensi kerja sama antar lembaga yang mengalami penurunan sebesar 25% (dari 83% di tahun 2019 menjadi 58% di tahun 2023).
Situasi ini mengakibatkan kinerja KPK mengalami degradasi signifikan, baik dilihat dari rendahnya tingkat kepercayaan publik maupun legitimasi moral dengan status tersangka yang disematkan pada Firli Bahuri, mantan Ketua KPK.
Lebih lanjut, Izza bersama pihaknya pun juga mendorong Presiden Jokowi agar proses seleksi dan pemilihan Pansel dilakukan secara terbuka dan melibatkan partisipasi bermakna masyarakat yang seluas-luasnya.
Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong Presiden Jokowi agar Pansel sekurangnya harus memiliki sensitivitas pada tiga isu utama.
"Yaitu jatuhnya independensi KPK pasca Revisi UU KPK 2019 dan kebutuhan menghadirkan sosok-sosok yang mampu melawan arus pelemahan independensi tersebut. Lalu penguatan kembali fungsi trigger mechanism KPK dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, dan memprioritaskan pencegahan korupsi di sektor politik," jelasnya.
Adapun kata Izza, kehadiran Pansel yang objektif, minim konflik kepentingan dan berorientasi pada penguatan independensi KPK akan sangat menentukan keberhasilan kinerja pimpinan dan dewan pengawas di masa mendatang.