Pendaftaran CASN 2024 Dibuka Juni atau Juli, Ini Kendalanya
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, meminta instansi-instansi pemerintah segera merampungkan rincian formasi aparatur sipil negara (ASN) 2024. Hal ini agar pendaftaran CASN bisa segera dibuka.
“Insya Allah pendaftaran bisa kita mulai di Juni atau Juli tahun ini, setelah instansi menerima surat keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan ASN dan berkoordinasi dengan BKN untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi,” ujar Azwar Anas dalam keterangannya, Jumat (3/5/2024).
Kementerian PANRB sejatinya telah menetapkan sebanyak 1,28 juta formasi untuk rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2024. Pendaftaran CASN 2024 sendiri dapat dimulai setelah proses verifikasi dan validasi (verval) rincian formasi yang diajukan instansi pemerintah selesai dilakukan.
“Kita harap instansi yang belum mengirimkan rincian formasi/kebutuhan dapat segera merampungkan dengan menginput pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN),” sebut Azwar Anas.
Baca Juga
Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Menteri PANRB Minta Instansi Kebut Hal Ini
Azwar Anas menerangkan, rincian kebutuhan ASN yang disampaikan melalui SIASN BKN tersebut paling sedikit memuat jenis pengadaan, nama jabatan, deskripsi jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit penempatan, dan rentang penghasilan.
“Untuk mempermudah instansi pemerintah dalam mengisi rincian formasi, pada awal Maret 2024 Kementerian PANRB telah mengeluarkan panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 melalui Keputusan Menteri PANRB No. 173/2024,” katanya.
Hingga Kamis (2/5/2024) pukul 20.10 WIB, sebanyak 602 instansi pemerintah telah melakukan perincian ke dalam sistem layanan Perencanaan SIASN BKN. Dari data tersebut tercatat sebanyak 4 instansi belum membuat rincian formasi; 36 instansi sedang menyusun rincian formasi; 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi, namun belum mengajukan Digital Signature (DS) SPTJM oleh PPK.
Sementara itu ada 371 instansi yang sedang dalam proses velval rincian formasi oleh BKN; dan 152 rincian usulan instansi yang telah selesai diverval oleh BKN dan/sedang menunggu Digital Signature (DS) Peraturan Teknis Kepala BKN.
Anas menguraikan terdapat sejumlah alasan kendala keterlambatan instansi dalam menyampaikan rincian formasi. Di antaranya adalah instansi masih melakukan pemetaan jabatan, keterbatasan informasi terhadap data Non-ASN baik terkait jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan serta jabatan yang akan diusulkan, serta belum selesainya pemutakhiran data peta jabatan oleh instansi pada layanan elektronik SIASN BKN.