JK: Megawati Kalah dari SBY karena Tak Kerahkan Instrumen Kekuasaan
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan penyebab Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kalah dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pilpres 2004. Padahal, dalam pemilihan presiden secara langsung untuk pertama kalinya itu, Megawati sedang menjabat sebagai presiden.
JK yang saat itu mendampingi SBY mengungkapkan, Megawati kalah karena tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk memenangkan Pilpres 2004. Untuk itu, JK mengatakan, Megawati merupakan presiden paling demokratis.
"Ibu Mega sebenarnya dia yang paling demokratis dia berkuasa tetapi dia tidak memakai kekuasaan itu tahun 2004 makanya dia kalah dengan SBY," kata JK saat menjadi pembicara dalam acara Habibie Democracy Forum di Le-Meridien, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga
JK meyakink Megawati menang di Pilpres 2024 jika menggunakan instrumen kekuasaan.
"Kalau dia pakai kekuasaan pasti dia menang," katanya.
Dalam kesempatan ini, JK menjelaskan demokrasi bukanlah sistem terbaik dan tanpa celah, tetapi sistem yang memberikan lebih banyak solusi. Dalam sejarah demokrasi di Indonesia, kepemimpinan seorang presiden menghadapi godaan untuk menyelewengkan kekuasaan setelah memimpin 10 tahun.
Dipaparkan, Presiden pertama RI, Soekarno pada mulanya menjalankan kepemimpinan demokrasi. Terdapat sistem parlementer yang berjalan sejak 1940 hingga digelarnya pemilu pertama pada 1955. Pemilu pertama itu berjalan demokratis.
Bahkan, lantaran sangat demokratis parlemen hasil Pemilu 1955 sulit untuk mencapai kesepakatan. Hal itu membuat Soekarno mengeluarkan dekrit yang membubarkan DPR pada 1959. Era demokrasi berubah menjadi demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada 1966 atau 10 tahun sejak pemilu, Soekarno jatuh dan kekuasaan beralih ke Soeharto.
Seperti halnya Soekarno, Soeharto memulai era kepemimpinannya secara demokratis. Namun, era itu hanya berlangsung selama 10 tahun. Soeharto kemudian membungkus demokrasi dengan Pancasila. Padahal, pada praktiknya, Soeharto mulai otoriter dan menangkap para lawan politik.
Meski demikian, kekuasaan Soeharto bisa mencapai 32 tahun karena masyarakat menilai adanya perubahan. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Untuk itu, Soeharto jatuh pada 1998 karena terjadi krisis ekonomi yang merembet pada krisis multidimensi.
"Jadi kalau kita lihat memang hanya bisa bertahan kepemimpinan itu 10 tahun. Kemudian Bung Karno dan Pak Harto lebih 10 tahun, Pak SBY 10 tahun," katanya.
Baca Juga
Jusuf Kalla: Indonesia Tidak Akan Menjadi Bangsa yang Maju jika...
JK menyayangkan Habibie hanya 1,5 tahun menjadi presiden, meski berhasil memperbaiki ekonomi dan demokrasi. Habibie justru diserang oleh demokrasi yang telah dibangunnya.
"Jadi demokrasi satu sisis bisa positif sisi lain bisa negatif tergantung siapa yang pakai," katanya.
JK melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal pemerintahannya berjalan baik. Namun, saat ini, di pengujung masa jabatannya, pemerintahan Jokowi bermasalah.
"Oleh karena itu mari kita menjaga demokrasi yang baik. Menjaga tujuan demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak akan berarti apa pun tanpa mencapai tujuan. Demokrasi adalah alat semata, sistem semata, bukan tujuan," paparnya.