Di Hadapan Jokowi, Nawawi KPK Akui Pemberantasan Korupsi Kurang Efektif
JAKARTA, investortrust.id - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengaku pemberantasan korupsi di Indonesia kurang efektif. Hal itu disampaikan Nawawi saat menyampaikan sambutan dalam puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia atau Hakordia 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Acara itu turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berbagai indikator menunjukkan kurang efektifnya pemberantasan korupsi di Indonesia," kata Nawawi.
Data Transparency International Indonesia (TII) menyebut skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia berada di angka 34 pada 2022 atau turun 4 poin dibanding 2021 yang mencapai skor 38. IPK Indonesia pada 2022 itu sama dengan IPK pada 2014 lalu. Skor IPK dalam skala 0-100 dengan skor 0 paling korup dan 100 paling bersih.
Tak hanya IPK, Nawawi menyebut tak efektifnya pemberantasan korupsi juga tercermin dari indeks perilaku anti-korupsi atau IPAK yang dirilis Badan Pusat Statistik. Bahkan, survei penilaian integritas (SPI) yang dilaksanakan KPK yang mengukur praktik korupsi di instansi pemerintah pusat dan daerah juga menunjukkan hal serupa.
"Responden internal dan eksternal menyatakan bahwa korupsi masih ada yang ditunjukkan dengan skor nasional yang menurun," katanya.
Nawawi mengatakan, upaya pemberantasan korupsi sudah diupayakan oleh pemerintah sejak lama dengan membentuk KPK dan revitalisasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Namun, korupsi tak kunjung lenyap.
Padahal, secara empiris korupsi terbukti menghambat kemajuan sosial dan ekonomi di banyak negara di dunia. Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai jika korupsi belum dapat diberantas secara tuntas.
"Cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit dicapai bila korupsi belum dapat diberantas secara tuntas," kata Nawawi.
Untuk itu, melalui Hakordia 2023, KPK meminta Jokowi untuk mendorong kembali segala upaya dalam memberantas korupsi demi generasi mendatang. Dikatakan, sinergisitas gerak seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk bergerak maju. Tak hanya sinergi antaraparat penegak hukum saja, tetapi juga sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha.
"Kami di KPK berharap sangat agar Bapak (Jokowi) dapat memimpin upaya pemberantasan korupsi ke depan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kelembagaan," harapnya.