Ekonom Indef Sebut Pembangunan Infrastruktur Era Jokowi Kurang Efektif, Begini Penjelasannya
JAKARTA, investortrust.id - Head of Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman menilai pembangunan infrastruktur era Joko Widodo (Jokowi) kurang efektif karena dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi yang terpaut lamban. Hal ini dapat dilihat dari utang yang ditarik hingga tingkat kemiskinan yang terus naik.
Dalam paparannya tercatat utang pemerintah pada 2014 sebesar Rp 2.608 triliun. Lalu, 10 tahun kemudian pada April 2024, utangnya naik menjadi Rp 8.338 triliun. Namun, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun.
“Kalau kita lihat utang pemerintah Jokowi satu dekade ini naik terus. Bayangkan sepanjang periode 10 tahun utang pemerintah tarik utang sekitar hampir Rp 6 ribu triliun dan rasio utang terhadap PDB relatif semakin landai,” kata Rizal dalam ‘Diskusi Publik Indef: Evaluasi 10 Tahun Pemerintahan Jokowi’ secara virtual, Selasa (27/8/2024).
Meski begitu, bunga utang yang harus dibayar pemerintah cenderung makin besar. Dalam data yang dipaparkannya, pembayaran bunga utang pada 2015 sebesar Rp 133,44 triliun. Pembayaran bunga utang makin naik pada 2022 mencapai Rp 386,34 triliun. Pada 2024, bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp 497,32 triliun.
Baca Juga
Kunker ke Yogyakarta, Jokowi Akan Rersmikan Sejumlah Infrastruktur
Dengan beban bunga yang tinggi itu, Rizal menilai pemerintah ke depan akan semakin berat secara fiskal. Dia pun mendorong pemerintah agar mengatur strategi pembayaran bunga utang ini, misalnya negosiasi.
“Rasio utang meskipun turun dan landai, sayangnya bunga utang makin besar. Tahun ini termasuk pembayaran jatuh tempo lebih besar dan menjadi lebih berat secara fiskal periode ke depan. Bagaimana ke depan mampu menekan tantangan efektivitas utang dan membayar bunga utang, strategi pemerintah ke depan yang bagaimana, apakah tren negosiasi besaran atau jatuh tempo ataupun beberapa restrukturisasi ini juga bisa dilakukan,” terang Rizal.
Di sisi lain, kemiskinan era Jokowi juga termasuk tergolong tinggi, meskipun mengalami penurunan. Pada Maret 2014, angka kemiskinan Indonesia mencapai 28,28 juta orang.
Kemudian, pada Maret 2024, jumlahnya turun menjadi 25,22 juta. Artinya, kurang lebih 3 juta penduduk Indonesia berhasil keluar dari jerat kemiskinan selama periode Jokowi. Meski demikian, Rizal menilai angka ini masih tinggi apalagi dengan berbagai kebijakan, seperti bantuan sosial yang masif digelontorkan era pandemi.
Baca Juga
Top! Infrastruktur Strategis Penghubung IKN-Balikpapan Pakai 10 Ribu Ton FABA PLN
“Artinya 10 tahun terakhir ini kebijakan yang dikeluarkan oleh Jokowi ini hanya mampu 300 ribu orang per tahun keluar dari kemiskinan. Ini saya kira dengan besaran utang yang besar, kebijakan perlindungan sosial yang banyak, bahkan bisa belanja (negara) sangat besar, ini kurang efektif dilihat dari dengan tingkat kemiskinan,” tambahnya.
Terakhir, Rizal menyoroti kebijakan infrastruktur era Jokowi yang memakan waktu lama, akibatnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang cukup lama pula.
“Ini tentu secara keseluruhan indikator ini nampaknya banyak kebijakan yang tidak efektif, justru lebih banyak kebijakan struktur yang makan waktu lama memberikan dampak terhadap ekonomi. Kebijakan infrastruktur ini digadang-gadang mau bangun PSN (proyek strategis nasional). Kebijakan itu salah satunya mesti dievaluasi dalam mendongkrak perbaiki kinerja kuantitas-kualitas ke depan,” pungkasnya.