Tema Inklusi di Debat Capres, Inklusivitas di Indonesia Masih Rendah

JAKARTA, Investortrust.id - Pakar Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah menilai inklusi di Indonesia saat ini masih dalam konteks yang terbatas. Menurutnya, negara belum memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses  aktivitas, kegiatan termasuk kebijakan dari pemerintah itu sendiri.

"Kebijakan kita ini kebanyakan masih elitis kan, tertutup dan egosektoral. Misalnya dalam penanganan pandemi Covid-19, itu hampir semua kebijakan sifatnya elitis, tertutup dan dipaksakan. sehingga,  menurut saya  seharusnya banyak melibatkan masyarakat dan hal ini yang ditinggalkan.Partisipasi publiknya rendah," ujar Trubus saat dihubungi oleh Investortrust.id, Sabtu (3/2/2024).

Lebih lanjut, Trubus menyampaikan, rendahnya inklusi masyarakat atas kebijakan negara  salah satunya juga tercermin dalam hal pembuatan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

"Termasuk undang-undang yang bersifat omnibus law, sampai ke kesehatan dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, Trubus juga menyoroti soal kemiskinan dan kesejahteraan sosial masyarakat,  akibat akses  publik yang rendah pada sistem hingga fasilitas negara yang mampu menopang kehidupan mereka ke arah yang lebih baik.

Terkait kemiskinan ini, Trubus membeberkan, minimnya lapangan pekerjaan menjadi penyebab kemiskinan. Ia pun mengaku prihatin pada kebijakan pemerintah yang memilih menyalurkan bansos lebih besar ketimbang  membuka lapangan pekerjaan.

"(Kemiskinan) Ini sumbernya  adalah karena minimnya akses lapangan pekerjaan. Tapi, pemerintah kebijakannya lain, justru memperbanyak bansos. Padahal bansos itu hanya ‘paracetamol’,  sifatnya jangka pendek,” tuturnya. Kebijakan yang sifatnya jangka pendek diakuinya menjadi semcam implementasi  UUD 1945 yang salah satu pasalnya menyebut bahwa fakir miskin adalah tanggung jawab negara. “Tetapiitubukan cara menunjukkan negara  hadir untuk memberdayakan masyarakat,   sebaliknya masyarakat menjadi pasif menerima bansos-bansos," terangnya.

Kemudian, Trubus menjelaskan, akses masyarakat terhadap pendidikan juga tergolong rendah. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan karena terkendala dengan biaya pendidikan yang terbilang mahal, apalagi  jenjang perguruan tinggi.

Selanjutnya, kata Trubus, akses masyarakat terhadap kesehatan juga masih susah. Meskipun sudah ada BPJS, tetapi  kehadirannya tidak merata. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang kesulitan  mengakses fasilitas kesehatan.

"Dan  minimnya  infrastruktur puskesmas-puskesmas, apalagi  menyangkut nakes (tenaga kesehatan),  di daerah sangat sulit sekali. Untuk mendapatkan dokter spesialis  di daerah itu sangat susah sekali," paparnya.

Tidak hanya itu, akses masyarakat terhadap kesehatan mental juga tidak luput dari perhatian Trubus. Pasalnya, belakangan ini tingkat bunuh diri di Indonesia mengalami kenaikan setiap harinya. Fenomena ini melibatkan masyarakat yang berusia 10-39 tahun. Lalu, masyarakat yang mengalami stres angkanya sudah mendekati 20 juta di seluruh Indonesia. Adapun, hal tersebut menurut Trubus dikarenakan kemiskinan dan penggunaan gadget.

"Gadget ini juga pengaruhnya besar media sosial (medsos) itu terhadap bagaimana masyarakat kita mampu beradapatasi dengan perubahan itu, sehingga akhirnya mereka stres," paparnya.

Oleh karena itu, Trubus berharap agar pemerintah segera membuat kebijakan-kebijakan yang memberi ruang  partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, sehingga inklusivitas  di Indonesia le bih meningkat.

"Jangan kita membuat kebijakan selalu tertutup, selalu elitis, selalu dipaksakan. Ujung-ujungnya banyak kebijakan baik aturan perundang-undangan,  kebijakan pembangunan,  pembangunan proyek strategis nasional (PSN),  seringkali mendapat resistensi dari masyarakat, karena minimnya pelibatan  masyarakat.