Jadi Tema Debat Cak Imin vs Gibran vs Ganjar, Ini Visi-Misi 3 Paslon di Bidang Ekonomi
JAKARTA, investortrust.id - Tiga cawapres akan saling berhadapan di debat cawapres yang bakal digelar di JCC, Jakarta, Jumat (22/12/2023) besok. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan beradu gagasan mengenai visi misi mereka di Pilpres 2024.
Tema debat cawapres yang digelar perdana ini akan mengangkat tema ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur dan perkotaan.
Berikut visi misi ketiga pasangan capres-cawapres di bidang ekonomi:
Anies-Cak Imin
Pasangan capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin (Amin) mengusung visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua”. Menurut mereka, Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika sejumlah masalah utama belum juga diselesaikan. Beberapa masalah utama itu, yakni kualitas manusia yang belum memadai, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan krisis iklim.
Dalam visi-misi yang diserahkan ke KPU, Anies-Cak Imin menyatakan Indonesia yang makmur menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai masa lalu. Kemakmuran ditandai oleh layanan publik yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi. Indonesia yang makmur dan ditopang oleh industri kompetitif yang menghasilkan produk kelas dunia. Indonesia yang makmur disegani bangsa-bangsa dunia karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer. Kemakmuran Bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan.
Visi "Indonesia Adil Makmur untuk Semua" itu diturunkan dalam misi yang disebut delapan jalan perubahan. Poin pertama misi Anies-Cak Imin, yakni memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air. Poin ini kemudian dijabarkan dalam berbagai program.
Beberapa di antaranya, membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi energi baru terbarukan atau EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT, mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk project development funding, viability gap financing, dan credit enhancement funding, serta memanfaatkan green financing dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang carbon trading dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri.
Selanjutnya, poin kedua misi Anies-Cak Imin berokus pada bidang ekonomi, yakni mengentaskan kemiskinan dengan memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Keduanya juga berjanji berupaya mewujudkan upah berkeadilan, menjamin kemajuan ekonomi berbasis kemandirian dan pemerataan, serta mendukung korporasi Indonesia berhasil di negeri sendiri dan bertumbuh di kancah global.
Anies-Cak Imin berjanji memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung atau memberi ikan, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program keluarga harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran, serta meningkatkan program yang bersifat tidak langsung atau memberi kail berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan
lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya.
Baca Juga
Anies-Cak Imin berjanji menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% pada Maret 2023, menjadi 4% sampai 5% pada 2029, serta kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada 2026. Anies-Cak Imin juga berjanji menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru pada 2025 hingga 2029, serta menerapkan upah minimum pekerja sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi lapangan kerja. Mereka juga berjanji menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat
pengangguran terbuka dari 5,45% (Feb 2023) menjadi 3,5%-4% (2029).
Mereka juga berjanji menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks gini) dari 0,388 (2023) menjadi 0,36-0,37 (2029), dan mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Selain itu, mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan
ketimpangan antarkawasan, dan memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif.
Tak hanya itu, pasangan capres-cawapres ini juga menjanjikan mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja nonproduktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%-6,5% per tahun (2025-2029). Keduanya berjanji akan meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022) menjadi 13,0%-16,0% (2029), memastikan seluruh insentif pajak, termasuk tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal.
Terkait utang negara, Anies-Cak Imin berjanji akan mengelolanya secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029) atau turun dari 38,1% (2023), serta memperbaiki pengelolaan utang pemerintah untuk mengoptimalkan komposisi jangka waktu, denominasi mata uang, dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara yang terencana, kompetitif, dan transparan guna memperoleh suku bunga terendah.
Mereka juga berjanji mengendalikan inflasi dengan target rata-rata 2% hingga 3% per tahun pada 2025 sampai 2029. Keduanya juga berjanji menjadikan sektor keuangan lebih tangguh dan efisien serta menciptakan kemudahan berusaha. Anies-Cak Imin juga akan berfokus untuk mendorong hilirisasi dan industrialisasi.
Dalam misi selanjutnya, mereka juga akan membangun sumber daya alam, pariwisata, ekonomi kreatif yang berkelanjutan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasangan ini berjanji untuk menciptakan tata kelola yang baik untuk BUMN dan UMKM dan memperkuat ekonomi serta keuangan syariah.
Prabowo-Gibran
Dalam dokumen visi misi yang disampaikan ke KPU, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan target Indonesia Emas 2045 dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di angka 6% hingga 7% mulai tahun 2025. Pasangan yang diusung empat parpol parlemen, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat serta didukung lima parpol nonparlemen, yakni PSI, PBB, Prima, Partai Gelora, dan Partai Garuda itu menilai target pertumbuhan ekonomi tersebut perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah ekonomi Pancasila. Hal itu harus dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Prabowo-Gibran meyakini prinsip ekonomi Pancasila yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme dapat membuka kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar dengan tetap memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (social safety net) untuk masyarakat yang paling lemah. Lima prinsip ekonomi Pancasila itu, yakni ekonomi yang religius dan wujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional, ekonomi yang egaliter atau sederajat dan kerayaktaan, dan ekonomi yang berkeadilan sosial.
Prabowo-Gibran yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dan menurunkannya dalam delapan misi Astacita, 17 program prioritas, dan delapan program hasil terbaik cepat.
Baca Juga
Gibran Debat Cawapres, Gerindra Sebut Prabowo Percaya 100% dan Bakal Beri Kejutan
Pada poin dua Astacita, Prabowo-Gibran berjanji akan memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dipaparkan, negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu, kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.
Khusus untuk kemandirian banga, Prabowo-Gibran menyatakan Indonesia perlu fokus mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa, sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan, sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan, dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan Indonesia.
Kemudian pada poin tiga Astacita, pasangan Prabowo-Gibran berjanji meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Prabowo-Gibran menyatakan keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Salah satunya mendorong generasi muda perlu masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang. Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, industri kreatif berpotensi menjadi
pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.
Selanjutnya, pada poin lima Astacita, Prabowo-Gibran menyatakan akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Menurut mereka, negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Prabowo-Gibran menyatakan Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, tetapi juga dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di
kancah internasional.
Pada poin enam Astacita, Prabowo-Gibran menyatakan akan membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Mereka menyatakan, membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah, Prabowo-Gibran berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Tak hanya itu, sektor ekonomi juga menjadi bagian dari poin tujuh Astacita, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan
korupsi dan narkoba. Salah satu program kerja pada poin tersebut adalah menaikkan batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak atau tax ratio.
Prabowo-Gibran mempunyai delapan program hasil terbaik cepat yang salah satunya akan mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23%.
Sektor ekonomi juga tertuang dalam 17 program prioritas, yakni memberantas kemiskinan dengan menurunkan angka kemiskinan ekstrem menuju 0% dan kemiskinan relatif dengan target di bawah angka 6% pada 2029.
Prabowo-Gibran juga akan memeratakan ekonomi yang akan berdampak untuk berbagai kalangan masyarakat, melakukan penguatan UMKM, dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Prabowo-Gibran juga berjanji akan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
Ganjar-Mahfud
Pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan strategi pembangunan nasional yang mereka rancang bertujuan mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Melalui visi "Menuju Indonesia Unggul: Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari", Ganjar-Mahfud memiliki delapan poin misi yang dinamakan 8 gerak cepat Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Pada poin tiga misi mereka, pasangan yang didukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Partai Hanura ini akan mempercepat pembangunan ekonomi berdikari berbasis pengetahuan dan nilai tambah.
Dalam penjelasannya, Ganjar-Mahfud akan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru. Keduanya berjanji akan memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja. Ganjar-Mahfud juga berjanji akan memberikan kemudahan berusaha bagi UMKM. Hal itu dilakukan dengan menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultramikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Ganjar-Mahfud juga akan memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar.
Baca Juga
Selain itu, Ganjar Mahfud berjanji akan mencapai target pertumbuhan ekonomi 7% agar Indonesia keluar dari middle income trap secara inklusif. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, mendukung usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5% sampai dengan 8%. Optimalisasi kawasan ekonomi khusus untuk mempercepat industrialisasi dan investasi.
Selain itu, Ganjar-Mahfud berjanji menyelesaikan pembangunan IKN dengan cepat. Keduanya berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik. Ganjar-Mahfud juga berjanji memajukan produksi lokal untuk bersaing di pasar global.
Capres-cawapres ini juga memiliki misi industrialisasi 5.0 yang didukung oleh inovasi dan kreativitas. Ganjar-Mahfud menyatakan Indonesia memiliki rantai pasokan yang lengkap, mulai dari bahan mentah hingga pasar besar. Mereka menyatakan, hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan akan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN. Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral. Menurut mereka, Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya.
Mereka juga ingin mengembangkan ekonomi kreatif melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik, serta memperbanyak infrastruktur creative hub di setiap daerah.
Ganjar-Mahfud berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama destinasi pariwisata untuk penggerak roda ekonomi, logistik yang murah hingga menciptakan BUMN yang unggul. Tidak hanya hanya itu, Ganjar-Mahfud berjanji menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal global.
Pada poin empat misi mereka, Ganjar-Mahfud akan mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi. Hal itu dilakukan dengan melipatgandakan dana desa berkualitas, menyediakan 40% tempat usaha bagi UMKM di lingkungan infrstruktur publik, memperbanyak pasar baru, dan merevitalisasi pasar tradisional, dan lainnya.
Mereka juga berjanji mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antardaerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua. Hal itu dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.