Lampaui Target, Ombudsman Tuntaskan 50 Laporan Masyarakat di 2023
JAKARTA, investortrust.id – Ombudsman RI (ORI) sudah menutup atau menuntaskan 50 laporan masyarakat hingga akhir 2023. Angka tersebut melampaui target yang telah ditetapkan oleh kelembagaan yaitu 45 laporan.
“Saya sampaikan juga per akhir tahun ini ORI bisa menutup 50 laporan dari target (45 laporan), jadi persentasenya melebihi 100%. Di tahun 2024 akan kami naikkan target (laporan) di angka 50-55 laporan. Yang pasti diusahakan diatas 100% (penutupannya) dari target tersebut,” kata Anggota ORI di Keasistenan Utama V (KU V), Hery Susanto dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2023).
Dia turut menyampaikan, kelembagaan ORI merupakan legislature of influence yang mana termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Baca Juga
“Memang sepanjang UU Ombudsman ini, kewenangan kita memang tidak eksekutorial tetapi lebih kepada legislature of influence atau lembaga yang memberikan pengaruh kepada instansi yang terlapor,” jelas Hery.
Hery menambahkan, baseline daripada lembaga ini adalah laporan dari masyarakat.
“Ombudsman ini sebagaimana dalam UU Nomor 37/2008, basis utamanya adalah laporan masyarakat, jadi setelah diterima (laporannya) akan diverifikasi secara formil. Kalau sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan, setelah itu baru pemanggilan terhadap terlapor, pelapor, pihak terkait bahkan saksi ahli. Kemudian, kami akan menyimpulkan pada konteks ada atau tidaknya mal administrasi,” tambahnya.
Baca Juga
Ombudsman Sebut 100 Juta Pekerja Indonesia Belum Terlindungi Jamsostek
Lebih lanjut, ORI telah menyelenggarakan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2023 yang melibatkan penilaian terhadap K/L, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Kamis, (14/12/2023).
Berikut K/L yang meraih predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2023:
Tingkat Pemerintahan
1, Kementerian Luar Negeri dengan skor 94,85
2. Kementerian Koperasi usaha Kecil Menengah dengan skor 92,91
3. Kementerian Pertanian dengan skor 91,45
4. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek dengan skor 89,67
5. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dengan skor 89,47
6. Kementerian KKP dengan skor 88,86
7. Kementerian PUPR dengan skor 86,03
8. Kementerian Perindustrian dengan skor 85,92
9. Kementerian Investasi/BKPM dengan skor 85,21
10. Kementerian Hukum dan HAM dengan skor 83,81
Tingkat Lembaga
1, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan skor 94,11
2. Lembaga Sensor Film (LSF) dengan skor 92,35
3. Badan Pusat Statistik (BPS) dengan skor 91,02
4. BP2MI dengan skor 87,29
5. LKPP dengan skor 86,23
6. Perpustakaan Nasional Indonesia dengan skor 85,71