Jokowi Ingatkan Program Bansos Harus Diteruskan dan Dipantau
JAKARTA, investortrust.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan program penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang membutuhkan harus diteruskan. Jokowi menyatakan, program bansos harus terus dipantau agar tepat sasaran.
"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," katanya saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Baca Juga
Jokowi meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bansos, termasuk bantuan pangan, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan pemerintah menjalankan program bantuan sosial untuk membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga bahan pokok. Hal itu disampaikan Ari menanggapi adanya usul menghentikan distribusi bansos selama Pemilu 2024,
"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," kata Ari melalui pesan singkat.
Ari menegaskan bahwa penyaluran banasos adalah program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari APBN dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR. Untuk itu, Ari menekankan, program bansos tidak ada hubungannya dengan Pemilu 2024. Dikatakan, sasaran program bansos sudah jelas, ada data nama dan alamatnya. Penyaluran bantuan sosial juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
Baca Juga
Sebar Bansos Jelang Pilpres, Mantan Hakim MK Duga Ada Money Politic
"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," katanya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud MD sempat mendapat kritik dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming karena mengusulkan penundaan pembagian bansos selama Pemilu 2024.
Namun demikian, Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah pihaknya telah mengusulkan penghentian pembagian bantuan sosial sampai Pilpres 2024 berakhir.