Jokowi Minta LRT Diteruskan ke Bogor dan Kelapa Gading
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar pembangunan lintas raya terpadu (LRT) diteruskan ke Bogor dan Kelapa Gading. Hal ini karena moda transportasi berbasis rel perkotaan tersebut sekarang sudah selalu penuh penumpang.
Kepala Negara menginstruksikan agar segera dilakukan studi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan perluasan jalur LRT Kelapa Gading. Setelah pembangunan moda transportasi massal mulai dari moda raya terpadu (MRT), LRT, hingga kereta cepat, lanjut Presiden, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengintegrasikan moda-moda transportasi tersebut sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna.
“Setelah kita memiliki MRT, LRT, kereta cepat, dan ada kereta bandara, yang harus kita segera selesaikan, segera eksekusi, adalah bagaimana mengintegrasikan moda transportasi ini dengan moda lainnya seperti Transjakarta, bus, taksi online, dan ojek online. Dibutuhkan sebuah sistem yang memudahkan masyarakat, yang akhirnya mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik, karena kuncinya adalah kemudahan dan kenyamanan,” kata mantan pengusaha tersebut dalam keterangan pers usai memimpin rapat terbatas membahas integrasi moda transportasi publik, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/09/2023).
Baca Juga
Turut hadir dalam ratas adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara. Hadir pula Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
5 Arahan Presiden
Presiden kemudian menekankan lima hal yang perlu menjadi perhatian. Pertama, pembangunan infrastruktur penghubung antara moda transportasi satu dengan lainnya perlu dipercepat.
“Percepatlah pembangunan infrastruktur penghubung. Ini misalnya jembatan penghubung antara Stasiun LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Halim, Jakarta Timur. Juga, penghubung Stasiun Kereta Api Manggarai dengan Stasiun Transjakarta Manggarai, penghubung Stasiun Tanah Abang dengan Stasiun Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan, memiliki lampu jalan, dan bisa melindungi dari hujan,” kata Presiden.
Baca Juga
Kedua, Presiden meminta adanya kerja sama dan kolaborasi dengan penyedia transportasi yang mengantar sampai titik akhir tujuan. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan kemudahan dalam berganti-ganti moda transportasi.
“Akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah merencanakan penyediaan multimoda transportasi apa yang harus digunakan. Semuanya sudah disiapkan. Misalnya, pertama, naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik Transjakarta sampai ke titik tujuan, sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu menunggu-nunggu, karena semuanya sudah terintegrasi,” paparnya
Ketiga, Presiden meminta agar sistem pembayaran dapat terintegrasi pada semua moda transportasi. Presiden juga minta dilakukan kajian terkait pemotongan harga untuk pembayaran langganan.
“Harus dibangun sistem pembayaran yang terintegrasi. Alat pembayaran tersebut biasa digunakan masyarakat dan dapat digunakan di semua moda transportasi. Kaji juga mengenai mekanisme pembayaran langganan, diskonnya seperti apa, ini saya akan menarik masyarakat untuk berbondong-bondong naik transportasi massal,” ujarnya.
Keempat, Kepala Negara ingin agar segera dilakukan studi pembangunan LRT selanjutnya. “Saya minta juga segera distudi pembangunan LRT hingga ke Kota Bogor dan pembangunan jalur LRT Kelapa Gading menuju Manggarai. Ini agar cakupan dan jangkauan transportasi massal tersebut semakin luas,” katanya.
Kelima, Jokowi menekankan pentingnya memastikan transportasi publik ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.