Jokowi Sebut Menteri Bakal Hadiri Sidang Sengketa Pilpres 2024 jika Diundang MK
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 jika diundang Mahkamah Konstitusi (MK). Diketahui, MK mengagendakan menghadirkan empat menteri Jokowi untuk hadir dan memberi keterangan dalam sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Jumat (5/4/2024).
"Ya semua (menteri yang diundang) akan hadir. Karena diundang MK maka akan hadir," kata Jokowi seusai melepas bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan Sudan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/4/2024).
Baca Juga
Jokowi mengatakan para menteri akan menjelaskan kebijakan dan tugas yang sudah dilakukan selama ini.
"Kalau menkeu mengenai anggaran seperti apa. Kalau mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu saja hari Jumat," tutur Presiden.
Lebih jauh saat ditanya soal tudingan politisasi bantuan sosial, Jokowi menegaskan tidak mau mengomentari apa pun yang berkaitan dengan persidangan di MK.
Seperti diketahui, MK menjadwalkan untuk memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
Keempat menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil MK itu, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo di gedung MK, Jakarta, Senin (1/4/2024).
Baca Juga
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Suhartoyo menegaskan, pemanggilan keempat menteri bukan untuk mengakomodasi permintaan pemohon, yakni kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta kubu Ganjar Praowo dan Mahfud MD. Ditekankan, keterangan keempat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) penting untuk didengar.