Di Sidang MK, Menko Airlangga Bantah Bansos untuk Pilpres 2024
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah tudingan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan kontestasi Pemilu dan Pilpres 2024. Menurut Airlangga, bansos yang digelontorkan pemerintah merupakan upaya mitigasi atas dampak El Nino yang dirasakan oleh masyarakat.
Hal itu ditegaskan Airlangga saat memberikan keterangan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
"Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan akibat El Nino dan gangguan rantai pasokan global, pemerintah telah menerapkan strategi untuk menjaga ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat dengan program bantuan pangan dan bantuan langsung tunai," terang Airlangga.
Baca Juga
Menkeu: Penyusunan dan UU APBN 2024 Tak Dipengaruhi Calon di Pilpres
Menko Airlangga menjelaskan jumlah penerima bansos akibat dampak El Nino di Indonesia masih dapat dikatakan lebih sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia.
"Bantuan sosial di Indonesia misalnya bantuan pangan itu diberikan kepada 22 juta orang atau 7,9% dari penduduk, ini lebih rendah dari Malaysia yang 25,6%, Singapura 1,7% dan India 55,6 dan Amerika 12,1%," ucap Airlangga.
Dalam kesempatan ini, Airlangga menyampaikan untuk pelaksanaan bantuan pangan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapasan) sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentag Bapanas. Kemudian pada tahun 2023 pemerintah meluncurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras menyasar kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat.
"Penerima PKH berdasarkan DTKS dengan realisasi anggaran 18,1 triliun dan penyelenggaraan bantuan ini adalah bapanas," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan pemerintah juga menyalurkan BLT El Nino dengan nominal Rp 200.000 per bulan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). BLT El Nino mencatatkan realisasi anggaran Rp 7,5 triliun dan diselenggarakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga
Menko Muhadjir Pastikan Anggaran Perlinsos Rp 496,8 Triliun atas Persetujuan DPR
Sementara untuk 2024, dilaksanakan bantuan pangan berupa beras 10 kg menyasar 22 juta KPM dengan data DTKS serta alokasi anggaran Rp 17,4 triliun. Selain itu juga BLT mitigasi resiko pangan kepada 18,8 juta KPM dengan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan.
Pada sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini, MK menghadirkan sebanyak empat menteri kabinet pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberikan keterangan. Selain Menko Airlangga, tiga menteri lainnya, yakni Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.