Imparsial Duga Prabowo Melakukan Kampanye Terselubung
JAKARTA, investortrust.id - Imparsial menyoroti dugaan calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto melakukan kampanye terselubung.
Salah satunya, saat Prabowo selaku menteri pertahanan menghadiri undangan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Barat di Bandung, Kamis (23/11/2023). Dalam pidato di hadapan sekitar 5.000 kepala daerah, Prabowo menyatakan kehadirannya sebagai menteri pertahanan dan bukan dalam kapasitasnya sebagai capres di Pilpres 2024.
Namun, Imparsial menilai kehadiran Prabowo Subianto dalam acara Apdesi itu tidak dikaitkan dengan statusnya sebagai calon presiden (capres). Hal ini mengingat acara itu dihadiri oleh para kepala desa yang tidak terkait dengan urusan bidang pertahanan.
"Karena itu, pernyataan Prabowo Subianto bahwa kehadirannya pada acara tersebut adalah sebagai menteri pertahanan sesungguhnya tidak berdasar. Patut diduga jabatan menteri pertahanan digunakan sebagai alibi untuk menghadiri acara Apdesi demi tujuan dan kepentingan politik elektoral, khususnya untuk mendapat dukungan dari para perangkat desa," kata Direktur Imparsial, Gufron Mabruri dalam keterangannya, Sabtu (25/11/2023).
Baca Juga
Prabowo Ungkap Ridwan Kamil Hampir Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024
Gufron mengatakan, penggunaan jabatan publik untuk kepentingan politik elektoral merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Gufron mengatakan tindakan Prabowo itu melanggar etika dan hukum. Bahkan, Imparsial menduga adanya pelanggaran Pemilu 2024 terkait kehadiran dan pidato Prabowo di acara Apdesi tersebut.
"Imparsial menilai, dalam kegiatan tersebut ada indikasi kuat kampanye terselubung yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto," katanya.
Dugaan tersebut mencuat dari pidato yang disampaikan Prabowo. Saat itu, Prabowo mengaku tidak meminta dukungan. Namun, Prabowo menyebut, "Tetapi, saya berharap, kan enggak dilarang, saya berharap dan berdoa bahwa saudara tidak lupa dengan saya."
"Pernyataan tersebut tidak bisa dimaknai lain selain permintaan dukungan terhadap pencalonannya sebagai kandidat capres," katanya.
Pola yang sama, kata Gufron, dilakukan Prabowo Subianto dalam kegiatan peresmian sumur bor di Desa Suro, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada 29 Oktober 2023 lalu. Prabowo saat itu juga berdalih kedatangannya sebagai menteri pertahanan dan bukan dalam rangka kampanye.
"Ia menyampaikan bahwa, 'Saya tidak boleh minta dukungan saudara-saudara, tetapi kalau berharap dalam hati kan enggak boleh dilarang.' Dalam kasus ini, Prabowo Subianto juga jelas telah memanfaatkan jabatannya sebagai menteri pertahanan untuk menggalang dukungan publik demi kepentingan kontestasi Pemilu 2024," paparnya.
Baca Juga
Iklan Susu Prabowo-Gibran Tak Libatkan Anak-anak, TKN: Hasil AI
Untuk itu, Imparsial meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan. Imparsial meminta Jokowi memberhentikan Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan publik untuk kepentingan politik pemilu 2024.
"Hal ini harus dilakukan untuk menjamin dan memastikan penyelenggaraan pemilu yang akan datang berjalan demokratis yang menjamin dan menjunjung tinggi prinsip jujur, adil, dan bebas," tegasnya.